Karyawan Golkar Datang, Lalu Buru-buru Pulang

Konflik kepengurusan Partai Golkar berlanjut. Masalah selanjutnya, biaya pemeliharaan Gedung DPP Golkar. Sebab, kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie sama-sama lepas tanggung jawab. Buntutnya, mereka menunggak dua bulan pembayaran listrik. Akibatnya, PLN memutus listrik.
Mendung menggelayut di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Sinar matahari samar-samar tertutup awan, sehingga panas tidak terlalu menyengat. Namun, suasananya gerah. Walhasil, beberapa orang memilih duduk santai di teras Gedung Graha Karya Bhakti di Kantor DPP Partai Golkar.

Mereka asyik bercanda. Keriuhan karyawan Partai Golkar seperti melupakan kisruh internal partai ini. "Listrik dan pendingin ruangan mati semua. Semua karyawan keluar karena gerah," keluh Wito, karyawan Golkar, Senin lalu (4/1).

Tertunggaknya pembayaran listrik di Kantor DPP Golkar diungkap bekas Wakil Ketua Umum Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai. Menurutnya, kubu Agung menung­gak listrik dua bulan, Oktober dan November. "Tagihannya Rp 400 jutaan," sebut Yorrys, Sabtu (2/1).

Walhasil, PLNmengambil tin­dakan tegas, mematikan saluran listrik ke kantor salah satu partai besar ini. Akibatnya, seluruh jaringan listrik di beberapa gedung DPP Golkar mati. Pendingin ruangan tidak bisa digunakan seperti biasanya.

Gedung pengurus harian Golkar setinggi lima lantai juga dalam sepi. Lampu ruangan dipadamkan. Pintu masuknya tertutup rapat. Sebaliknya, ge­dung sekretariat yang berada di depannya terbuka lebar. Namun, beberapa karyawan memilih duduk-duduk di teras gedung setinggi tiga lantai tersebut.

Seluruh lampu di ruangan padam, sehingga kondisinya gelap. Begitu juga hawa di dalam ruangan, sangat panas karena AC tidak menyala sebagaimana biasanya. "Listrik mati sejak Senin, tanggal 21 Desember, setelah petugas PLN memutus jaringan, karena kami telat mem­bayar listrik," kata Wito.

Saat ditanya, berapa tagihannya,pria setengah baya ini menolak menjawab. "Saya tidak tahu berapa besarnya, bagian keuangan yang lebih tahu," elak dia.

Sebetulnya, kata pria yang sudah 30 tahun menjadi karyawan Golkar ini, peringatan un­tuk membayar tagihan sudah dilayangkan PLN sejak awal Desember. Namun, dia mengaku tidak mengetahui, apa alasannya sehingga sampai batas waktunya belum juga dibayar pengurus.

"Mudah-mudahan dalam waktudekat sudah dibayar lunas, sehingga listrik bisa menyala normal lagi," harapnya.

Akibat putusnya jaringan lis­trik, kata pria berkaca mata ini, kerja kesekretariatan terganggu. Soalnya, lampu, komputer dan AC tidak bisa dinyalakan. "Jadi, kami hanya datang ke kantor. Setelah itu, pulang lagi karena tidak ada pekerjaan yang bisa diselesaikan," tuturnya.

Benar saja, ketika jam menunjukkan pukul 14.30 WIB, be­berapa karyawan pulang karena tak ada kegiatan kesekretariatan yang bisa diselesaikan. "Kalau listrik normal, biasanya seluruh karyawan pulang jam 4 sore," ucap Wito.

Dia menambahkan, jumlahkaryawan di Sekretariat Partai Golkar sekitar 50 orang. "Alhamdulillah, kalau gaji masih da­pat, walaupun kadang telat-telat sedikit," ceritanya.

Dia berharap, konflik Golkar bisa cepat selesai agar seluruh karyawan bisa bekerja seperti sediakala. "Kalau konflik terus, kasihan kita. Kita juga punya anak dan istri yang harus dihidupi," kata Wito dengan wajah sendu.

Keluhan juga disampaikan Tabrani. Petugas keamanan ini pun mengakui kegiatan di kantor Golkar terganggu karena listrik padam. "Kalau malam gelap sekali. Untung lampu taman tetap nyalakarena masuk fasili­tas umum," kata pria setengah baya ini.

Pria yang mengenakan se­ragam petugas keamanan ini menyebut, tidak semua listrik di kantor DPP Golkar dimatikan PLN. "Yang dimatikan hanya kantor pengurus harian, gedung Graha Karya Bhakti, Graha Widya Bhakti, Kantor AMPI. Kalau masjid, kantin, lampu taman dan kantor majelis ta’lim masih ada listriknya," ucapnya.

Saat ditanya apakah gaji untuk petugas keamanan ikut tertunggak,Tabrani membantah­nya. "Alhamdulilah, kami ber­sama 15 petugas keamanan yang berjaga, gajinya lancar-lancar saja, tidak ada halangan sama sekali," ujarnya.

Seorang kader Golkar, Melky Laka Lena berharap, masalah tunggakan listrik bisa diselesaikansecepatnya bersama-samaantara Bendahara Umum kubuAgung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie (Ical).

"Semoa Golkar bisa damai kembali, dan tidak ribut lagi soal listrik," harapnya.

Sedangkan Yorrys Raweyai mengaku sudah mengusir kubu Agung Laksono dari Kantor DPP Golkar karena kantor tidak terurus rapi. "Saya usir tanggal 3 Desember. Lalu, kunci saya serahkan ke Ical," kata Yorrys.

Bentuk tidak terurusnya kan­tor Golkar, kata Yorrys, seperti tagihan listrik selama dua bulan sekitar Rp 400 juta belum diba­yar. Begitu pula gaji karyawan dan petugas keamanan. "Gimana mau jadi ketua umum kalau be­gitu," tandas Yorrys yang kini berada di kubu Ical.

Setelah itu, Yorrys mengaku menelepon Waketum Golkar kubu Ical, Nurdin Halid dan meminta agar melunasi tagihanlistrik. Nurdin, menurut Yorrys, lalu meminta Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo untuk membayar seluruh tagihan.

Namun, Sekjen Partai Golkar kubu Agung, Zainuddin Amali menyatakan, pembayaran listrik di Kantor DPP Golkar bukan hanya kewajiban kubu Munas Ancol, tapi ditanggung ber­sama dengan kepengurusan kubu Ical. "Pemakaian kantor bersama sudah diputuskan dalam Silaturahmi Nasional Golkar pada November 2015. Jadi, seharusnya segala urusan, termasuk membayar listrik, harus dilaku­kan bersama-sama," kata ang­gota Komisi VIII DPR ini.

Menurut Amali, berdasarkan informasi dari Bendahara Umum Golkar kubu Ancol, Sari Yuliati, saat kantor Golkar digunakan bersama dua kubu, barulah masalah tunggakan listrik itu mun­cul. Padahal, saat digunakan kepengurusan kubu Agung, kata Amali, semua pembayaran listrik dan seluruh gaji pegawai lancar.

Bila kantor digunakan bersa­ma, lanjut Amali, maka pemba­yaran fasilitas tidak seharusnya dibebankan pada satu pihak saja. "Karena mereka tak bayar, kami juga membiarkan," tandasnya.

Bendahara Umum Golkar kubu Ical, Bambang Soesatyo berjanji akan melunasi seluruh tunggakan listrik Kantor DPP Golkar. "Saya sudah perintah­kan staf untuk melunasi semua tunggakan. Mudah-mudah-mudahan, pekan depan sudah beres," ucapnya.

Latar Belakang
Bermula Dari Pemilihan Presiden 2014

Hampir dua tahun Partai Golkar berkubang dalam konflik in­ternal. Gejala perpecahan mulai muncul saat partai beringin itu tidak bisa mengajukan Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) maju sebagai Calon Presiden maupun Calon Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Perselisihan semakin meruncing,ketika Ical dan elite Golkar mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014, yang akhirnya kalah melawan pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).

Akibatnya, pertama dalam sejarah, Partai Golkar berada di luar pemerintahan, alias sebagai oposisi. Tentu tidak mudah, par­tai yang selama ini menikmati ceruk kekuasaan, akhirnya men­jadi oposisi.

Gejolak internal Partai Golkar muncul dan memanas. Pendukung setia Ical mulai berseberangan dengan penentangnya terkait penetapan waktu munas yang dituding tidak demokratis, dan merupakan skenario untuk memenangkan Ketua Umum incumbent, yaitu Ical.

Rapat pleno penentuan waktu Munas IX yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar pada 24-25 November 2014, diwarnai kericuhan. Akibatnya, terjadi adu jotos, melibatkan dua kelompokpemuda yang mengklaim sebagai organisasi sayap Partai Golkar.

Puncaknya, Golkar terbelah setelah kubu Ical menyelenggarakan Munas IX di Bali pada 30 November-4 Desember 2014, dan menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum serta Idrus Marham sebagai Sekjen.

Sedangkan kubu Agung Laksono menggelar Munas IX pada 6-8 Desember 2014 di Jakarta. Hasilnya, menetapkan Agung sebagai Ketua Umum serta Zainuddin Amali sebagai Sekjen.

Kedua kubu itu, sama-sama mendaftarkan kepeng urusan ke Kementerian Hukum dan HAM pada 8 Desember 2014. Karena dua-duanya mendaftarkan kepengurusan, akhirnya Kemenkumham menyerahkanpenyelesaikan lewat jalur Mahkamah Partai Golkar.

Hasilnya, putusan Mahkamah Partai tidak bulat. Dua hakim yaitu, Prof Muladi dan HAS Natabaya hanya memberikan rekomendasi agar kubu yang menang tidak mengambil semua po­sisi, merehabilitasi kader Golkar yang dipecat, mengakomodasi kubu yang kalah dalam kepengurusan, dan kubu yang kalah diminta untuk tidak membentuk partai baru.

Sedangkan, Djasri Marin dan Andi Mattalatta menilai, Munas IX Bali yang menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum secara aklamasi, digelar tidak demokratis.

Djasri dan Andi menilai, pelaksanaan Munas IX Jakarta jauh lebih terbuka, transparan,dan demokratis, meski di lain sisi mereka juga menilai Munas Jakarta memiliki banyak kekurangan. "Maka, mengabulkan permohonan pemohon sebagian, menerima kepengurusan Munas Ancol," ucap Djasri.

Berpatokan putusan Mahkamah Partai, Menkumham akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Golkar versi Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono, Maret 2015.

Puncaknya, Oktober 2015, Mahkamah Agung (MA) mem­batalkan putusan PT TUN dan menguatkan putusan PTUN, ke­mudian meminta Menkumham membatalkan SK kepengurusan Partai Golkar kubu Agung.

Akhirnya, Menkumham men­cabut SK kepengurusan Agung, Kamis (31/12) sesuai keputusan MA. Namun, Menkumham belum mengeluarkan SK kepengurusan Partai Golkar yang baru, seh­ingga kepengurusan Golkar versi Munas Bali belum sah. Sehingga, kini Partai Golkar mengalami kekosongan kepengurusan. ***