Berita

Yuddy Chrisnandi

Hasil Penilaian Menteri Yuddy Berdasarkan Pesanan Sponsor?

SELASA, 05 JANUARI 2016 | 18:22 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Rapor Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga (K/L) yang dirilis Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi kemarin dinilai bukan hasil kajian berbasis data, melainkan lebih bernuansa pesanan sponsor agar orang-orang yang diberikan nilai buruk menjadi pertimbangan Presiden untuk di-reshuffle.

"Kami menduga Yuddy Chrisnandi ingin memanfaatkan wacana reshuffle kabinet yang diwacanakan elite PDI Perjuangan dan PAN untuk kepentingan kelompoknya," ungkap  jelas Direktur Eksekutif Institut Proklamasi, Arief Rachman, dalam keterangan persnya (Selasa, 5/1).

Penilaian negatif terhadap tiga menteri dari PKB misalnya, (Menaker, Menteri Desa PPDT, dan Menpora) seakan dikondisikan agar salah satu kader partai tersebut diganti. Karena kabarnya, sambung Arief, Wapres Jusuf Kalla ingin berbagi kursi menteri kepada PAN yang sampai hari ini belum jelas statusnya.


Begitu juga penempatan Jaksa Agung di posisi kinerja terburuk, dia menilai, sejalan dengan keinginan pihak-pihak tertentu untuk mengganti M. Prasetyo yang disebut-sebut terlibat kasus Bansos Sumut dengan Hamdan Zoelva, Mantan Ketua MK yang sangat dekat dengan Wapres Jusuf Kalla.

"Padahal beberapa menteri yang dinilai buruk itu justru bekerja sangat professional dan memuaskan," tegasnya.

Menpora Imam Nahrawi misalnya, yang ditempatkan pada urutan keempat kinerja terburuk dari semua K/L, sudah bekerja keras memberantas mafia olah raga, khusunya mafia bola yang sudah bertahun-tahun bercokol di republik ini.

"Jangan-jangan pembuatan rapor kinerja ini disponsori mafia bola yang terganggu dengan tindakan Menpora?" katanya mempertanyakan.

Sementara Kementerian PAN-RB berada pada peringkat terbaik dengan nilai 77.00, dicurigai sebagai upaya mengamankan Yuddy dari gelombang reshuffle kabinet. "Seperti diketahui selama ini kinerja Menteri Yuddy sangat tidak jelas dan amburadul," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Indeks Persepsi Korupsi RI Tetap Rendah, Padahal Rajin Nangkap Koruptor

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:17

Adu Prospek Sesi II: BNBR-BRMS-BUMI, Mana yang Lebih Tangguh?

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:11

Sandiaga Uno: Jangan Masuk Politik karena Uang

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:06

Grup Bakrie Jadi Sorotan, Saham DEWA dan BRMS Pimpin Pergerakan di Sesi Siang

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:56

Angkot Uzur Tak Boleh Lagi Wara Wiri di Kota Bogor

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:53

BNBR Fluktuatif di Sesi I: Sempat Bertahan di Rp230, Kini Menguji Level Support Rp200

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:48

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Sufmi Dasco Tegaskan Pilpres Tetap Dipilih Rakyat Langsung

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:35

Ekspor Ekonomi Kreatif RI Catat Tren Positif

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:29

Aplikasi jadi Subsektor Tertinggi Investasi Ekonomi Kreatif

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:16

Selengkapnya