Berita

Yuddy Chrisnandi

Hasil Penilaian Menteri Yuddy Berdasarkan Pesanan Sponsor?

SELASA, 05 JANUARI 2016 | 18:22 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Rapor Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga (K/L) yang dirilis Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi kemarin dinilai bukan hasil kajian berbasis data, melainkan lebih bernuansa pesanan sponsor agar orang-orang yang diberikan nilai buruk menjadi pertimbangan Presiden untuk di-reshuffle.

"Kami menduga Yuddy Chrisnandi ingin memanfaatkan wacana reshuffle kabinet yang diwacanakan elite PDI Perjuangan dan PAN untuk kepentingan kelompoknya," ungkap  jelas Direktur Eksekutif Institut Proklamasi, Arief Rachman, dalam keterangan persnya (Selasa, 5/1).

Penilaian negatif terhadap tiga menteri dari PKB misalnya, (Menaker, Menteri Desa PPDT, dan Menpora) seakan dikondisikan agar salah satu kader partai tersebut diganti. Karena kabarnya, sambung Arief, Wapres Jusuf Kalla ingin berbagi kursi menteri kepada PAN yang sampai hari ini belum jelas statusnya.


Begitu juga penempatan Jaksa Agung di posisi kinerja terburuk, dia menilai, sejalan dengan keinginan pihak-pihak tertentu untuk mengganti M. Prasetyo yang disebut-sebut terlibat kasus Bansos Sumut dengan Hamdan Zoelva, Mantan Ketua MK yang sangat dekat dengan Wapres Jusuf Kalla.

"Padahal beberapa menteri yang dinilai buruk itu justru bekerja sangat professional dan memuaskan," tegasnya.

Menpora Imam Nahrawi misalnya, yang ditempatkan pada urutan keempat kinerja terburuk dari semua K/L, sudah bekerja keras memberantas mafia olah raga, khusunya mafia bola yang sudah bertahun-tahun bercokol di republik ini.

"Jangan-jangan pembuatan rapor kinerja ini disponsori mafia bola yang terganggu dengan tindakan Menpora?" katanya mempertanyakan.

Sementara Kementerian PAN-RB berada pada peringkat terbaik dengan nilai 77.00, dicurigai sebagai upaya mengamankan Yuddy dari gelombang reshuffle kabinet. "Seperti diketahui selama ini kinerja Menteri Yuddy sangat tidak jelas dan amburadul," tandasnya. [zul]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya