Rapor Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga (K/L) yang dirilis Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi kemarin dinilai bukan hasil kajian berbasis data, melainkan lebih bernuansa pesanan sponsor agar orang-orang yang diberikan nilai buruk menjadi pertimbangan Presiden untuk di-reshuffle.
"Kami menduga Yuddy Chrisnandi ingin memanfaatkan wacana reshuffle kabinet yang diwacanakan elite PDI Perjuangan dan PAN untuk kepentingan kelompoknya," ungkap jelas Direktur Eksekutif Institut Proklamasi, Arief Rachman, dalam keterangan persnya (Selasa, 5/1).
Penilaian negatif terhadap tiga menteri dari PKB misalnya, (Menaker, Menteri Desa PPDT, dan Menpora) seakan dikondisikan agar salah satu kader partai tersebut diganti. Karena kabarnya, sambung Arief, Wapres Jusuf Kalla ingin berbagi kursi menteri kepada PAN yang sampai hari ini belum jelas statusnya.
Begitu juga penempatan Jaksa Agung di posisi kinerja terburuk, dia menilai, sejalan dengan keinginan pihak-pihak tertentu untuk mengganti M. Prasetyo yang disebut-sebut terlibat kasus Bansos Sumut dengan Hamdan Zoelva, Mantan Ketua MK yang sangat dekat dengan Wapres Jusuf Kalla.
"Padahal beberapa menteri yang dinilai buruk itu justru bekerja sangat professional dan memuaskan," tegasnya.
Menpora Imam Nahrawi misalnya, yang ditempatkan pada urutan keempat kinerja terburuk dari semua K/L, sudah bekerja keras memberantas mafia olah raga, khusunya mafia bola yang sudah bertahun-tahun bercokol di republik ini.
"Jangan-jangan pembuatan rapor kinerja ini disponsori mafia bola yang terganggu dengan tindakan Menpora?" katanya mempertanyakan.
Sementara Kementerian PAN-RB berada pada peringkat terbaik dengan nilai 77.00, dicurigai sebagai upaya mengamankan Yuddy dari gelombang reshuffle kabinet. "Seperti diketahui selama ini kinerja Menteri Yuddy sangat tidak jelas dan amburadul," tandasnya.
[zul]
