Berita

Yuddy Chrisnandi

Hasil Penilaian Menteri Yuddy Berdasarkan Pesanan Sponsor?

SELASA, 05 JANUARI 2016 | 18:22 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Rapor Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga (K/L) yang dirilis Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi kemarin dinilai bukan hasil kajian berbasis data, melainkan lebih bernuansa pesanan sponsor agar orang-orang yang diberikan nilai buruk menjadi pertimbangan Presiden untuk di-reshuffle.

"Kami menduga Yuddy Chrisnandi ingin memanfaatkan wacana reshuffle kabinet yang diwacanakan elite PDI Perjuangan dan PAN untuk kepentingan kelompoknya," ungkap  jelas Direktur Eksekutif Institut Proklamasi, Arief Rachman, dalam keterangan persnya (Selasa, 5/1).

Penilaian negatif terhadap tiga menteri dari PKB misalnya, (Menaker, Menteri Desa PPDT, dan Menpora) seakan dikondisikan agar salah satu kader partai tersebut diganti. Karena kabarnya, sambung Arief, Wapres Jusuf Kalla ingin berbagi kursi menteri kepada PAN yang sampai hari ini belum jelas statusnya.


Begitu juga penempatan Jaksa Agung di posisi kinerja terburuk, dia menilai, sejalan dengan keinginan pihak-pihak tertentu untuk mengganti M. Prasetyo yang disebut-sebut terlibat kasus Bansos Sumut dengan Hamdan Zoelva, Mantan Ketua MK yang sangat dekat dengan Wapres Jusuf Kalla.

"Padahal beberapa menteri yang dinilai buruk itu justru bekerja sangat professional dan memuaskan," tegasnya.

Menpora Imam Nahrawi misalnya, yang ditempatkan pada urutan keempat kinerja terburuk dari semua K/L, sudah bekerja keras memberantas mafia olah raga, khusunya mafia bola yang sudah bertahun-tahun bercokol di republik ini.

"Jangan-jangan pembuatan rapor kinerja ini disponsori mafia bola yang terganggu dengan tindakan Menpora?" katanya mempertanyakan.

Sementara Kementerian PAN-RB berada pada peringkat terbaik dengan nilai 77.00, dicurigai sebagai upaya mengamankan Yuddy dari gelombang reshuffle kabinet. "Seperti diketahui selama ini kinerja Menteri Yuddy sangat tidak jelas dan amburadul," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya