Berita

ilustrasi/net

Politik

Jangan Kaget Negara Dalam Bahaya!

SELASA, 05 JANUARI 2016 | 15:33 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemberitaan media massa bahwa penduduk miskin bertambah sekitar 28 juta orang dinilai tidak mengherankan. Bahkan, pertambahan jumlah penduduk miskin sudah diprediksi sejak awal reformasi bergulir.

Melonjaknya angka kemiskinan adalah akibat amandemen UUD 1945, yang mengubahnya menjadi konstitusi liberal kapitalis dengan jargon orientasi free market, free fight liberalism dan survival of the fittest.

"Implikasinya, kaum miskin kota makin terpinggirkan, termarjinalisasi, pengangguran dan menambah jumlah kaum miskin 'the haves not' yang jumlahnya pada 1998 sudah mencapai 40 juta orang berdasar catatan BPS tahun 1999," ujar politisi senior, Rachmawati Soekarnoputri, kepada wartawan, Selasa (5/1).


Penyebab utama melebarnya "jurang" antara kaum kaya dan miskin adalah karena rezim penguasa tidak berpihak pada kaum miskin yang mendambakan keadilan sosial dan kesetaraan. Ia menambahkan, Indonesia telah dikuasai kaum kapitalis asing dan "aseng", sementara penguasa pribumi menjadi antek neo kolonialisme.

"Jadi jangan kaget negara dalam bahaya," tegasnya.

Empat bahaya yang mengintai Indonesia, disebutkan Rachma, pertama-tama adalah bahaya laten komunisme akibat akumulasi kaum proletariat. Bahaya kedua adalah menguatnya paham radikalisme, nihilisme, dan kaum non-ideologi. Ketiga, bahaya konflik horizontal dan vertikal karena jargon pertentangan kelas. Dan terakhir, bahay meningkatnya tindak kriminal di tengah masyarakat.

"Cepat atau lambat semua itu terjadi, apabila negara tidak kembali ke kiblat bangsa, kembali ke cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, dan penguasa masih menjadi proxy kapitalis," pungkas Rachmawati. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya