Berita

ilustrasi/net

Politik

Jangan Kaget Negara Dalam Bahaya!

SELASA, 05 JANUARI 2016 | 15:33 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemberitaan media massa bahwa penduduk miskin bertambah sekitar 28 juta orang dinilai tidak mengherankan. Bahkan, pertambahan jumlah penduduk miskin sudah diprediksi sejak awal reformasi bergulir.

Melonjaknya angka kemiskinan adalah akibat amandemen UUD 1945, yang mengubahnya menjadi konstitusi liberal kapitalis dengan jargon orientasi free market, free fight liberalism dan survival of the fittest.

"Implikasinya, kaum miskin kota makin terpinggirkan, termarjinalisasi, pengangguran dan menambah jumlah kaum miskin 'the haves not' yang jumlahnya pada 1998 sudah mencapai 40 juta orang berdasar catatan BPS tahun 1999," ujar politisi senior, Rachmawati Soekarnoputri, kepada wartawan, Selasa (5/1).


Penyebab utama melebarnya "jurang" antara kaum kaya dan miskin adalah karena rezim penguasa tidak berpihak pada kaum miskin yang mendambakan keadilan sosial dan kesetaraan. Ia menambahkan, Indonesia telah dikuasai kaum kapitalis asing dan "aseng", sementara penguasa pribumi menjadi antek neo kolonialisme.

"Jadi jangan kaget negara dalam bahaya," tegasnya.

Empat bahaya yang mengintai Indonesia, disebutkan Rachma, pertama-tama adalah bahaya laten komunisme akibat akumulasi kaum proletariat. Bahaya kedua adalah menguatnya paham radikalisme, nihilisme, dan kaum non-ideologi. Ketiga, bahaya konflik horizontal dan vertikal karena jargon pertentangan kelas. Dan terakhir, bahay meningkatnya tindak kriminal di tengah masyarakat.

"Cepat atau lambat semua itu terjadi, apabila negara tidak kembali ke kiblat bangsa, kembali ke cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, dan penguasa masih menjadi proxy kapitalis," pungkas Rachmawati. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya