Berita

ilustrasi/net

Politik

Jangan Kaget Negara Dalam Bahaya!

SELASA, 05 JANUARI 2016 | 15:33 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemberitaan media massa bahwa penduduk miskin bertambah sekitar 28 juta orang dinilai tidak mengherankan. Bahkan, pertambahan jumlah penduduk miskin sudah diprediksi sejak awal reformasi bergulir.

Melonjaknya angka kemiskinan adalah akibat amandemen UUD 1945, yang mengubahnya menjadi konstitusi liberal kapitalis dengan jargon orientasi free market, free fight liberalism dan survival of the fittest.

"Implikasinya, kaum miskin kota makin terpinggirkan, termarjinalisasi, pengangguran dan menambah jumlah kaum miskin 'the haves not' yang jumlahnya pada 1998 sudah mencapai 40 juta orang berdasar catatan BPS tahun 1999," ujar politisi senior, Rachmawati Soekarnoputri, kepada wartawan, Selasa (5/1).


Penyebab utama melebarnya "jurang" antara kaum kaya dan miskin adalah karena rezim penguasa tidak berpihak pada kaum miskin yang mendambakan keadilan sosial dan kesetaraan. Ia menambahkan, Indonesia telah dikuasai kaum kapitalis asing dan "aseng", sementara penguasa pribumi menjadi antek neo kolonialisme.

"Jadi jangan kaget negara dalam bahaya," tegasnya.

Empat bahaya yang mengintai Indonesia, disebutkan Rachma, pertama-tama adalah bahaya laten komunisme akibat akumulasi kaum proletariat. Bahaya kedua adalah menguatnya paham radikalisme, nihilisme, dan kaum non-ideologi. Ketiga, bahaya konflik horizontal dan vertikal karena jargon pertentangan kelas. Dan terakhir, bahay meningkatnya tindak kriminal di tengah masyarakat.

"Cepat atau lambat semua itu terjadi, apabila negara tidak kembali ke kiblat bangsa, kembali ke cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, dan penguasa masih menjadi proxy kapitalis," pungkas Rachmawati. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya