Berita

ilustrasi/net

Politik

Jangan Kaget Negara Dalam Bahaya!

SELASA, 05 JANUARI 2016 | 15:33 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemberitaan media massa bahwa penduduk miskin bertambah sekitar 28 juta orang dinilai tidak mengherankan. Bahkan, pertambahan jumlah penduduk miskin sudah diprediksi sejak awal reformasi bergulir.

Melonjaknya angka kemiskinan adalah akibat amandemen UUD 1945, yang mengubahnya menjadi konstitusi liberal kapitalis dengan jargon orientasi free market, free fight liberalism dan survival of the fittest.

"Implikasinya, kaum miskin kota makin terpinggirkan, termarjinalisasi, pengangguran dan menambah jumlah kaum miskin 'the haves not' yang jumlahnya pada 1998 sudah mencapai 40 juta orang berdasar catatan BPS tahun 1999," ujar politisi senior, Rachmawati Soekarnoputri, kepada wartawan, Selasa (5/1).


Penyebab utama melebarnya "jurang" antara kaum kaya dan miskin adalah karena rezim penguasa tidak berpihak pada kaum miskin yang mendambakan keadilan sosial dan kesetaraan. Ia menambahkan, Indonesia telah dikuasai kaum kapitalis asing dan "aseng", sementara penguasa pribumi menjadi antek neo kolonialisme.

"Jadi jangan kaget negara dalam bahaya," tegasnya.

Empat bahaya yang mengintai Indonesia, disebutkan Rachma, pertama-tama adalah bahaya laten komunisme akibat akumulasi kaum proletariat. Bahaya kedua adalah menguatnya paham radikalisme, nihilisme, dan kaum non-ideologi. Ketiga, bahaya konflik horizontal dan vertikal karena jargon pertentangan kelas. Dan terakhir, bahay meningkatnya tindak kriminal di tengah masyarakat.

"Cepat atau lambat semua itu terjadi, apabila negara tidak kembali ke kiblat bangsa, kembali ke cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, dan penguasa masih menjadi proxy kapitalis," pungkas Rachmawati. [ald]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya