Berita

Versi Yuddy Chrisnandi: Tidak Ada Lembaga Negara Yang Bernilai AA

SENIN, 04 JANUARI 2016 | 19:28 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Sekitar 77 kementerian/lembaga sudah dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Penilaian akuntabilitas ini terkait dengan penerapan program kerja, dokumentasi target tujuan, dan pencapaian organisasi.

Menurut Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi (Senin, 6/1), penilaian akuntabilitas ini diikuti 77 kementerian/lembaga. Ada 7 kategori yang dibagi yaitu nilai AA (0 lembaga/kementerian), A (4), BB (21), B (36), CC (16), C (0), D (0). 77 Kementerian/lembaga ini dinilai dari sejak awal 2015.

Kementerian PAN-RB, lanjut Yuddy, melakukan evaluasi terhadap seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah setiap tahunnya. Tujuannya untuk menilai sejauh mana tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.


Dari 77 kementerian lembaga, nilai tertinggi ada di Kementerian Keuangan dengan nilai 83,9. Disusul empat di bawahnya Komisi Pemberantasan Korupsi (80,89), Kementerian Keluatan dan Perikanan (80,76), Badan Pemeriksa Keuangan (80,45) dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (77,54).

Kementerian PAN-RB dinilai berada di urutan 6, dengan nilai 77.

Sementara itu, kementerian/lembaga paling rendah nilainya adalah Kejaksaan Agung (50,2), Perpusatakaan Nasional (50,38), Komnas HAM (51,60), Kementerian Pemuda dan Olahraga (53,54) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerag Tertinggal dan Transmigrasi (53,97). [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya