Turunkan BBM Harus Sesuai Harga Keekonomian

Pemerintah dinilai tidak perlu menunda penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 5 Januari nanti, dengan catatan penurunan harus sesuai harga keekonomian.

Pasalnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM memutuskan untuk mengutip dana ketahanan energi dari penjualan BBM jenis Premium dan Solar sebesar Rp 200 dan Rp 300 per liter. Akibatnya, penurunan harga BBM tidak sampai menyentuh harga keekonomian.

"Silahkan saja diturunkan. Kan penurunan sudah disampaikan dari Rp 7.150 termasuk Rp 200 di dalamnya, berarti harga BBM Premium menjadi Rp 6.950 (sesuai keekonomian). Kan Rp 200 ditunda, yang Solar juga begitu," jelas Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (2/1).

Untuk itu, dia mengingatkan pemerintah seharusnya sadar bahwa keinginan DPR untuk menunda pemungutan dana dari masyarakat bukan lantaran membatalkan aspirasi mereka. Melainkan, agar terjadi tata kelola yang baik dalam sistem keuangan negara.

"Makanya yang itu menurut saya harus disadari pemerintah. Ini bukan membatalkan aspirasi dan ide baiknya, karena itu juga dilindungi undang-undang energi kita. Tapi justru untuk tata kelola keuangan negara kita agar lebih baik," imbuh Satya. [wah]