. Tantangan tahun 2016 akan semakin berat. Termasuk di dalamanya terkait dengan masalah penguatan demokrasi dan ekonomi.
Demikian Pernyataan Akhir Tahun 2015 Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Indonesia sebagaimana keterangan yang diterima redaksi beberapa saat lalu (Kamis, 31/12). Forum Pemred pun menyampaikan sejumlah catatan akhir tahun.
Pertama, semua komponen bangsa harus teguh dengan komitmennya menegakkan dan menjalankan demokrasi demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Presiden sebagai Kepala Negara wajib hadir dan membangun komunikasi untuk mencari solusi terbaik bagi setiap persoalan terkait kepentingan rakyat. Pemimpin dan tokoh masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama membangun Indonesia yang lebih baik.
Kedua, hentikan kegaduhan politik yang bisa berimbas kepada turunnya kepercayaan publik dan mengganggu penguatan ekonomi di tengah ketidakpastian situasi global. Presiden perlu secara tegas mengendalikan silang-sengketa yang dipertontonkan kepada publik oleh jajarannya.
Ketiga, pemimpin politik di parlemen diharapkan tidak berkutat pada kepentingan politik sesaat, dangkal, dan hanya memikirkan diri serta kelompoknya dalam melakukan tugas pengawasan. DPR perlu berkonsentrasi kepada tugas melaksanakan pembahasan Undang-Undang yang penting bagi publik. Penyusunan anggaran negara dilakukan dengan mengutamakan prioritas mendesak bagi rakyat banyak.
Keempat, komunikasi dan koordinasi yang baik perlu ditingkatkan di lingkungan pemerintahan maupun antarlembaga negara. Pencapaian setiap lembaga disampaikan secara transparan dan cepat ke publik, sedangkan kritik dan saran dari publik perlu ditanggapi secara serius sebagai bagian dari kesetaraan komunikasi di alam demokrasi.
Kelima, agenda pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas semua lembaga negara dan menjadi titik penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dan proses ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan diharapkan bekerja lebih transparan dan adil dalam menegakkan hukum. Perlu ada terobosan untuk memastikan proses dan kemajuan penanganan kasus bisa diakses publik.
Keenam, pemerintah yang dipimpin oleh Presiden lebih serius menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menjadi perhatian publik.
Ketujuh, untuk menghadapi tantangan global yang semakin terbuka, kita harus tetap kukuh kepada nilai-nilai kehidupan yang mendasarkan kepada kejujuran, kebenaran, kepatutan, dan kepantasan sebagai kekuatan dari bangsa ini.
Kedelapan, semua pihak harus terus berupaya memperkuat kompetensi dan daya saing tenaga kerja, wirausaha, dan perusahaan nasional terus dapat dijalankan secara komprehensif, terprogram, dan berkelanjutan. Transformasi struktural merupakan keniscayaan demi terbangunnya perekonomian nasional yang lebih kokoh.
[ysa]
