Berita

jokowi/net

Forum Pemred: Presiden Wajib Konsolidasikan Demokrasi

KAMIS, 31 DESEMBER 2015 | 08:31 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Penguatan demokrasi dan ekonomi yang diharapkan dimulai pada tahun 2015, ternyata belum mewujud. Padahal sistem demokrasi dipilih pada saat reformasi 1998 karena merupakan sistem politik terbaik yang tersedia untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Terpilihnya  Presiden baru dan terbentuknya pemerintahan baru tidak memperkuat sistem presidensiil yang telah disepakati. Presiden hanya dianggap sebagai petugas partai, sehingga kehilangan mahkota yang seharusnya disandangnya.

Demikian Pernyataan  Akhir Tahun 2015 Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Indonesia sebagaimana keterangan yang diterima redaksi beberapa saat lalu (Kamis, 31/12).                   
 

 
Dalam penilaian Forum Pemred, masyarakat menangkap sinyal pelemahan kewibawaan Presiden lewat berbagai kegaduhan yang terjadi sepanjang 2015, yang justru muncul dari kalangan pemerintahan. Presiden juga mendapatkan masalah justru dari partai pendukungnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Di sisi parlemen, wibawa jatuh ke titik nadir dengan skandal yang melibatkan tak kurang dari pimpinan lembaga tinggi negara itu. Nilai kepantasan dan kepatutan tidak menjadi tabiat dari para politisi negeri ini.

Dalam sistem demokrasi memang terbuka untuk bisa dilakukannya checks and balances. Namun pengawasan itu hendaknya ditujukan kepada penguatan sistem demokrasi, bukan malah sebaliknya.

Forum Pemred berpendapat bahwa menjadi kewajiban dari Presiden untuk melakukan konsolidasi demokrasi dan membangun pijakan ekonomi yang kuat bagi Indonesia memasuki tahun berikutnya. Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Presiden harus membangun komunikasi untuk membawa seluruh warga bangsa bergerak ke tujuan yang sama yakni menjadikan demokrasi sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya