Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI dan Kementerian Pertanian dan Pengembangan Pedesaan Vietnam sepakat menjalin kerja sama. Letter of Intens (LoI) atau kesepakatan bersama tersebut ditandatangani Menteri Desa RI, Marwan Jafar, dan Menteri Pertanian dan Pengembangan Pedesaan, Cao Duc Phat, di Vietnam, Rabu (30/12) malam.
"Kunjungan saya kali ini mengandung makna positif dan strategis untuk kedua negara terutama untuk kedua kementerian, yakni terjalinnya kerjasama antara kedua belah pihak," ujar Marwan usai penandatanganan dalam lawatan ke negera yang dikenal dengan julukan Vietnam Rose tersebut.
Dalam keterangan persnya, Menteri Marwan menjelaskan, kerja sama tersebut akan difokuskan pada tiga bidang, antara lain pembangunan pertanian di kawasan pedesaan, pengembangan kawasan pedesaan, dan sharing informasi terkait pengembangan pedesaan. Pasalnya, sebagai keluarga besar Asean, baik Indonesia maupun Vietnam memiliki kewajiban yang sama dalam mengembangkam sektor pertanian dan kawaaam pedesaan.
"Kesamaan kedua negara ini salah satunya jumlah desa yang begitu banyak. Di Indonesia, terdapat 75 ribu desa yang tersebar di 34 provinsi dan 502 kabupaten. Dan diantara desa-desa tersebut, sekurang-kurangnya terdapat 122 kabupaten yang masih memiliki predikat kawasan daerah tertinggal," urai politikus PKB ini.
Begitu pula dengan Vietnam, lanjut Marwan, dari jumlah penduduk sekitar 60 juta jiwa, 80 ribu diantaranya merupakan masyarakat desa yang tersebar di daerah pedalaman, pegunungan dan pulau. "Oleh karena itu, kami bersepakat agara kerjasama ini secara khusus terfokus pada upaya pengembangan model pertanian di kawasan pedesaan, pengembangan kawasan pedesaan, serta berbagi informasi terkait pengembangan pedesaan," beber Marwan.
Senada dengan Marwan, Menteri Pertanian dan Pedesaan Vietnam, Cao Duc Phat, mengatakan, kedua negara memang memilki kesamaan tugas dalam konteks pembangunan pedesaan. Pasalnya, dengan mayoritas jumlah penduduk yang tersebar di desa-desa tersebut, pemerintah Vietnam juga tengah menggenjarkan program percepatan pembangunan pedesaan sebagai salah satu program pembangunan nasional.
"Diantaranya, kami membuat tugas untuk pembangunan pedesaaan dengan sejumlah kriteria, yakni pembangunam infrastruktur dasar, membantu aktivitas produksi, peningkatan pendapatan rakyat, mengembangkam kesehatan pendidikan dam kebudayaan, melindungi lingkungan hidup masyarakat di pedesaan, serta melindungi keamanam dan kenyamanan masyarakat desa," jelas Duc.
Melihat beratnya beban dan tugas yang diemban Kementerian yang dipimpinnya itu, Duc pun mengaku sangat mengapresiasi langkah Kementerian Desa untuk menjalin kerjasama antar kedua belah pihak.
"Kami harap LoI ini terus dimatangkam dan ditindaklanjuti dengan kerja sama yang konkret. Kami akan bentuk gugus tugas untuk menindaklanjuti kerja sama ini. Saya berharap semoga pertemuan kali ini bisa jadi entry point untuk mendorong inisiasi positif untuk pengembangan kedua negara," tandas Duc.
[zul]
