Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus mengambil inisiatif baru dalam menyelesaikan masalah Papua. Pelaku teror dan kriminal, siapa pun itu, harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya.
"Pada saat yang sama, rezim Jokowi-JK, juga perlu melakukan dialog berkejujuran guna penyelesaian menyeluruh, bermartabat dan damai di tanah Papua dalam konteks NKRI," tegas Maneger Nasution, Komisioner Komnas HAM (Rabu, 30/12).
Maneger menyampaikan demikian terkait penyerangan terhadap Polsek Sinak, Kabupaten Puncak, Papua, pada Minggu (27/12) lalu. Sejumlah anggota kepolisian Polsek Sinak yang meninggal dalam kejadian itu di antaranya adalah Briptu Ridho, Bripda Arman, dan Bripda Ilham, sedangkan yang mengalami luka tembak yakni Briptu Suma dan Bripda Rian.
"Negara harus hadir menjamin, di samping integritas NKRI di Papua, juga keselamatan TNI/Polri, dan keamanan warga sipil di Papua," tegas Maneger.
Maneger sendiri berduka atas penyerangan terhadap Polsek Sinak tersebut.
"Komnas HAM berharap kepolisian mengusut tuntas dan memproses secara hukum siapa pun pelakunya. Apalagi, di samping melakukan penyerangan dan pembunuhan, kelompok tersebut juga mengambil senjata api dari berbagai jenis beserta amunisi. Ini adalah bentuk teror terhadap simbol dan organ negara. Mereka juga telah menebar syi'ar ketakutan," tandasnya.
Sebelumnya Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memastikan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyerangan Polsek Sinak.
Penyerangan oleh kelompok separatis yang menginginkan pemisahan Papua dari Indonesia itu dilakukan karena mengincar senjata yang dimiliki aparat keamanan.
[zul]
