Berita

pm kamboja/net

Global

Kamboja Akan Larang Pemimpin Partai Politik Punya Kewarganegaraan Ganda

SELASA, 29 DESEMBER 2015 | 12:04 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen berjanji untuk membentuk Undang-undang yang melarang para pemimpin partai politik untuk memiliki kewarganegaraan ganda.

Kata Hun Sen, UU baru tersebut akan disahkan tahun depan. Aturan tersebut nantinya akan berlaku pada seluruh pemimpin partai politik serta orang-orang yang memegang posisi di beberapa institusi kunci.

"Di masa depan, hukum partai politik harus membatasi partai politik untuk hanya memegang kewarganegaraan Kamboja sehingga orang tersebut tidak bisa menggunakan paspor asing untuk melarikan diri ketika ada masalah," kata Hun Sen pada Senin (28/12).


"Jika Anda memiliki kewarganegaraan asing, Anda harus berhenti dari posisi itu," tegasnya seperti dimuat AsiaOne.

Pengumuman itu dibuat di tengah masalah politik, di mana pemimpin oposisi Kamboja Sam Rainsy melarikan diri ke Perancis pasca ada surat perintah penangkapan. Rainsy yang memiliki dua kewarganegaraan, Kamboja dan Perancis itu menyebut bahwa tuduhan yang dilontarkan kepada dirinya bermotif politik. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

MBG Prasmanan Ajarkan Anak Menghargai Makanan dan Kurangi Food Waste

Minggu, 15 November 2026 | 16:21

Bank MAS dan KPKNL Digugat Rp14,19 Miliar di PN Jaksel

Minggu, 15 November 2026 | 16:17

Prabowo Layak Lirik Sandiaga Uno untuk Kursi RI 2

Minggu, 15 November 2026 | 15:10

Ribuan Massa ARBI Serukan Wapres Pengganti Gibran Tak Islamofobia

Minggu, 15 November 2026 | 15:04

Nama Wapres Pengganti Gibran Diumumkan Sepekan Lagi

Minggu, 15 November 2026 | 14:20

Nusron Wahid Digugat Rp1 Miliar ke PN Jaksel Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

Minggu, 15 November 2026 | 14:15

Produksi Migas MedcoEnergi Naik 19 Persen, Tembus 170,1 Ribu BOEPD

Minggu, 15 November 2026 | 14:10

Bahlil Tegaskan RI Tak Mau Asal Sambungkan Listrik ke Negara ASEAN

Minggu, 15 November 2026 | 13:44

Indonesia Tegaskan Persatuan ASEAN Kunci Stabilitas dan Keamanan Kawasan

Minggu, 15 November 2026 | 13:37

KPK Buka Peluang Hadirkan Raja Juli di Sidang Kasus Kuansing

Minggu, 15 November 2026 | 13:35

Selengkapnya