Berita

Susaningtyas Kertopati:net

Wawancara

WAWANCARA

Susaningtyas Kertopati: Publik Perlu Kekebalan Sosial Agar Tidak Mudah Terpengaruh Propaganda Teroris

SENIN, 28 DESEMBER 2015 | 08:41 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Sebenarnya apa yang membuat jaringan terorisme masih eksis di Indonesia? Setelah diberangus, mereka tumbuh silih berganti. Apakah kehadiran Detasemen Khusus (Densus) 88 dan BNPT (Badan Nasional Penang­gulangan Terorisme) tidak optimal?

Bekas anggota Komisi I DPR yang akrab disapa Nuning ini me­nilai kondisi tersebut terjadi lantaran publik tanpa sadar kerap terperang­kap dalam propaganda terorisme. Sehingga diperlukan kekebalan sosial bagi anggota masyarakat agar tidak mudah terpengaruh pro­paganda teroris.

"Keberhasilan gerakan teror­isme melakukan transformasi dan regenerasi sejatinya ber­muara pada ketidakpedulian kita, termasuk dengan membi­arkan polisi berada sendirian di garis depan pertempuran ini," ujar Nuning. Berikut wawancara selengkapnya;


Jadi bagaimana cara ampuh memberantas jaringan teror­isme ini?
Teroris itu extraordinary crime. Untuk itu kita harus menekankan pentingnya penan­ganan terorisme secara kompre­hensif, tak hanya oleh kepolisian semata. Namun hal itu tak terjadi disini. Buktinya, setiap kali ter­jadi penumpasan teroris selalu diwarnai dengan aksi yang me­nyudutkan kepolisian karena tewasnya para teroris.

Apa tidak ada cara lain, selain menewaskan?
Sebenarnya institusi yang paling dirugikan dengan tewas­nya tersangka adalah polisi. Karena memutus mata rantai dan menutup pintu bagi polisi untuk menguak agenda mau­pun mengurai jaringan mereka. Ironis memang, polisi yang melindungi masyarakat justru menjadi bulan-bulanan di saat berhasil menangkap para pelaku teror tersebut. Padahal kita tahu doktrin ekstrim yang digenggam para tersangka teroris. Kematian justru merupakan puncak ultima dari doktrin mereka. Tak heran jika mereka justru dengan gigih menyongsong kematian, dengan memberikan perlawanan dan tak hendak menyerah. Tentu tidak adil jika teroris yang sengaja 'bunuh diri' demi meraih 'surga' yang mereka yakini, namun poli­si yang harus menanggungnya.

Selain memperdebatkan soal HAM, banyak juga yang curiga bagaimana jika yang tewas adalah korban atau bukan teroris?
Perdebatan semacam ini sebe­narnya tidak perlu karena hanya menguras energi dan kontra produktif. Kita justru tergiring terlalu jauh, melenceng dari substansi persoalan sebenarnya. Diskursus ini seakan justru men­jadi bunker perlindungan bagi para teroris. Jangankan sampai ke akar-akarnya, baru sampai ranting saja orang telah ribut. Inilah yang justru menyebabkan gelora terorisme tak kunjung padam.

Penilaian Anda, operasi pen­angkapan teroris yang baru ini dijalankan Polri seperti apa?
Yang terpenting dalam pen­angkapan teroris itu juga harus dimanfaatkan untuk membong­kar jaringan teroris berikut embrio permasalahannya apa sehingga mereka menjadi pelaku terorisme.

Dengan rangkaian penang­kapan itu, apakah sudah cu­kup signifikan memutus ruang gerak mereka (teroris) dan bisa memastikan perayaan tahun baru kali ini berlang­sung aman?
Insya Allah aman. Tentu kita berdoa yang terbaik bagi negara kita. Tentu kita juga harus tetap waspada baik terhadap pelaku lokal maupun adanya kemung­kinan gangguan keamanan yang bisa saja dilakukan oleh Foreign Terrorist Fighting, misalnya dari Uighur di Poso. Kelompok lain yg telah mendapat pelatihan ISIS. Yang penting semua unsur masyarakat harus tingkatkan kewaspadaan karena biasanya suasana suka cita tahun baru membuat lalai untuk menjaga keamanan bukan saja di antara anggota masyarakat tapi aparat­nya juga. Segala hal yang bersi­fat anomali di lingkungan hidup kita harus menjadi perhatian dan segera dilaporkan ke pihak berwajib. ***

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya