Berita

jusuf kalla/net

Politik

Sekjen ProDem: Rusak Negara Kalau JK Dipertahankan Jadi Wapres

RABU, 23 DESEMBER 2015 | 02:12 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Publik diajak mewaspadai tindak tanduk Jusuf Kalla (JK). Setahun menjabat Wakil Presiden, JK cawe-cawe dalam proyek-proyek besar yang tidak jarang berujung masalah.

Ajakan tersebut disampaikan Sekjen ProDem, Satyo P Komeng, dalam perbincangan dengan redaksi (Selasa, 22/12).

Jejak cawe-cawe JK, sebut Satyo, antara lain dalam perpanjangan kontrak Freeport, divestasi saham CEMEX di PT Semen Gresik, pengadaan listrik 35 ribu megawatt, TPPI, jalan tol dan proyek kereta cepat.

"Pernyataan JK sebelum kampanye Pilpres, kalau Jokowi menjadi presiden sepertinya perlu diubah sedikit. Tepatnya, 'bisa rusak negara ini kalau JK jadi Wapres terus'. Kita harus bersama-sama mewaspadai kondisi saat ini, mungkin saja bisa jadi benar. Waspadalah!" kata Komeng.

Dikatakan dia, JK yang juga merupakan pemilik PT Bukaka dan Bosowa Grup seperti tak pernah selesai dengan kasus cawe-cawe dalam setiap proyek-proyek besar. Selain proyek-proyek tadi, JK juga ikut cawe-cawe di kasus Pelindo II.

JK, menurut dia, melakukan abuse of power terkait penyidikan Bareskrim di Pelindo II yang berakhir pada pencopotan Komjen Budi Waseso sebagai Kabareskrim Polri. Pernyataan JK bahwa rekomendasi Pansus Pelindo II hanya saran politik dan tidak perlu dilaksanakan, sebut Komeng, sangat menyesatkan dan kentara sekali untuk melindungi Dirut Pelindo II RJ Lino yang juga memiliki saham di Bukaka.

"Belum lagi mengenai perpanjangan Freeport yang belakangan diketahui keluarganya juga ikut-ikutan menemui bos Freeport. Tak hanya itu, sudah terang benderang kalau Menteri ESDM adalah pembantunya Wapres bukan pembantunya Presiden. Sudirman Said menjalankan perintah segera memastikan akan memperpanjang kontrak Freeport dan perintah itu bukan dari Jokowi," tukas Komeng.[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

UPDATE

Tragedi Perlintasan Sebidang

Rabu, 29 April 2026 | 05:45

Operasi Intelijen TNI Sukses Gagalkan Penyelundupan Kosmetik Ilegal dari Malaysia

Rabu, 29 April 2026 | 05:26

Dedi Mulyadi Sebut ‘Ratu Laut Kidul’ jadi Komut Independen bank bjb

Rabu, 29 April 2026 | 04:59

Jalan Tengah Lindungi Pelaut Tanpa Matikan Usaha Manning Agency

Rabu, 29 April 2026 | 04:48

Terima Penghargaan BSSN, Panglima TNI Dorong Penguatan Pertahanan Siber

Rabu, 29 April 2026 | 04:25

Banjir Gol Terjadi di Parc des Princes, PSG Pukul Munchen 5-4

Rabu, 29 April 2026 | 03:59

Indonesia Menggebu Kejar Program Gizi Nasional Jepang

Rabu, 29 April 2026 | 03:45

Suasana Ekonomi Politik Mutakhir Kita

Rabu, 29 April 2026 | 03:28

Diplomasi Pancasila Alat Bernavigasi Indonesia di Tengah Badai Geopolitik

Rabu, 29 April 2026 | 02:59

Ekonom Bantah Logika Capaian Swasembada Pangan Mentan Amran

Rabu, 29 April 2026 | 02:42

Selengkapnya