Berita

jusuf kalla/net

Wajar Saja Bila PDIP Minta JK Mundur

SELASA, 22 DESEMBER 2015 | 08:18 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Sikap politisi PDI Perjuangan yang meminta Jusuf Kalla mundur merupakan permintaan yang sangat wajar dan masuk akal.

Sejatinya, JK bukan siapa-siapa lagi di panggung politik nasional. JK bisa masuk lagi ke gelanggang karena jasa PDI Perjuangan, dengan membuka pintu politik dan menjadikannya sebagai Wakil Presiden.

"Itu pun dengan catatan, JK benar-benar mengabdi buat rakyat dan tidak mencapuradukkan kepentingan bisnis dengan kepentingan publik. JK harus ingat dengan janji ini," kata Direktur Segitiga Institut, Muhammad Sukron, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Selasa, 22/12).


Namun belakangan, lanjut Sukron, gelombang kepentingan kedekatan dan kepentingan keluarga bisnis JK tak bisa tebendung. Sebut saja terkait dengan kasus Pelindo II yang membela dan melindungi RJ Lini, maupun terkait dengan pertemuan antara kerabat JK dengan bos besar Freeport McMoran James R Moffett harus dilakukan secara proporsional.

"Di bagian lain, ternyata menteri-menteri bawaan JK tak begitu bagus kinerjanya. Bahkan di antaranya jelas-jelas bertentangan dengan dengan konsepsi Nawacita dan gagasan besar Trisakti," ungkap Sukron. [ysa]

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Mafia Infrastruktur Diduga Kepung Menteri Dody Lewat Isu Miring

Kamis, 06 Agustus 2026 | 00:05

Menhan hingga Ketua Komisi I DPR Terima Brevet Korps Marinir

Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:46

Ketimpangan Penduduk Meningkat, Gini Ratio Naik ke 0,368

Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:22

Mahkamah Agung Diminta Evaluasi Ketua PN Jakarta Timur

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:38

Gempa M 6,4 Guncang Kepulauan Talaud, Tidak Ada Korban Jiwa

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:31

Kader Golkar Wonosobo Ngadu ke DPP soal Dua Kali Musda

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:14

Di Balik Tribun Sunyi Piala Presiden, Puluhan Pecalang Jaga Harmoni El Clasico

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:09

Kisruh Diadukan ke Bahlil, Mafa Uswanas Diusulkan jadi Plt Ketum AMPI

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:50

Pergeseran Public Goods Sektor Kesehatan

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:40

BRAINS Demokrat Kolaborasi Bareng IRI Perkuat Demokrasi Lintas Negara

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:17

Selengkapnya