Berita

joko widodo/net

Politik

Para Menteri Jokowi Saling Mengisi Untuk Memperburuk Ekonomi

SABTU, 19 DESEMBER 2015 | 09:46 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kalangan dunia usaha cukup kecewa dengan kinerja kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla sepanjang 2015. Terutama soal kekompakan masing-masing menteri di sektor ekonomi.

Tak jarang masing-masing menteri hanya mementingkan popularitasnya tetapi  tidak sinkron dengan kebijakan menteri lain.

Demikian dikatakan  Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Suryani Motik, dalam diskusi di bilangan Menteng, Jakarta, Sabtu (19/12).


"Tahun 2015 dimulai dengan kelesuan, kita bisa lihat begitu habis hingar bingar terpilihnya Jokowi-JK harapan luar biasa tingginya. Tapi tidak butuh waktu lama, tiga bulan saja dunia usaha langsung tiarap," kata perempuan yang biasa disapa Yani ini.

Yani melihat, kebijakan para menteri tidak pernah sinkron karena hanya berlomba-lomba untuk mendapat pujian dari rakyat.

Ia mencontohkan kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yuddi Chrisnandi, yang melarang para pejabat melakukan rapat di hotel. Dampaknya adalah penurunan tajam bisnis perhotelan dan restoran. Atau kebijakan Menteri BUMN Rini Soemarno yang melarang pejabat BUMN menaiki pesawat kelas bisnis. Itu pun sempat membuat bisnis penerbangan terpuruk.

Banyak kebijakan yang kesannya ingin meningkatkan industrialisasi dalam negeri, maunya populis, tetapi akhirnya salah. Ingin menaikkan produksi dalam negeri tetapi di sisi lain keran impor dibuka besar-besaran.

"Para menteri saling mengisi untuk memperburuk ekonomi," tegasnya. [ald]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya