Berita

joko widodo/net

Politik

Para Menteri Jokowi Saling Mengisi Untuk Memperburuk Ekonomi

SABTU, 19 DESEMBER 2015 | 09:46 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kalangan dunia usaha cukup kecewa dengan kinerja kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla sepanjang 2015. Terutama soal kekompakan masing-masing menteri di sektor ekonomi.

Tak jarang masing-masing menteri hanya mementingkan popularitasnya tetapi  tidak sinkron dengan kebijakan menteri lain.

Demikian dikatakan  Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Suryani Motik, dalam diskusi di bilangan Menteng, Jakarta, Sabtu (19/12).


"Tahun 2015 dimulai dengan kelesuan, kita bisa lihat begitu habis hingar bingar terpilihnya Jokowi-JK harapan luar biasa tingginya. Tapi tidak butuh waktu lama, tiga bulan saja dunia usaha langsung tiarap," kata perempuan yang biasa disapa Yani ini.

Yani melihat, kebijakan para menteri tidak pernah sinkron karena hanya berlomba-lomba untuk mendapat pujian dari rakyat.

Ia mencontohkan kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yuddi Chrisnandi, yang melarang para pejabat melakukan rapat di hotel. Dampaknya adalah penurunan tajam bisnis perhotelan dan restoran. Atau kebijakan Menteri BUMN Rini Soemarno yang melarang pejabat BUMN menaiki pesawat kelas bisnis. Itu pun sempat membuat bisnis penerbangan terpuruk.

Banyak kebijakan yang kesannya ingin meningkatkan industrialisasi dalam negeri, maunya populis, tetapi akhirnya salah. Ingin menaikkan produksi dalam negeri tetapi di sisi lain keran impor dibuka besar-besaran.

"Para menteri saling mengisi untuk memperburuk ekonomi," tegasnya. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya