Berita

joko widodo/net

Politik

Para Menteri Jokowi Saling Mengisi Untuk Memperburuk Ekonomi

SABTU, 19 DESEMBER 2015 | 09:46 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kalangan dunia usaha cukup kecewa dengan kinerja kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla sepanjang 2015. Terutama soal kekompakan masing-masing menteri di sektor ekonomi.

Tak jarang masing-masing menteri hanya mementingkan popularitasnya tetapi  tidak sinkron dengan kebijakan menteri lain.

Demikian dikatakan  Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Suryani Motik, dalam diskusi di bilangan Menteng, Jakarta, Sabtu (19/12).


"Tahun 2015 dimulai dengan kelesuan, kita bisa lihat begitu habis hingar bingar terpilihnya Jokowi-JK harapan luar biasa tingginya. Tapi tidak butuh waktu lama, tiga bulan saja dunia usaha langsung tiarap," kata perempuan yang biasa disapa Yani ini.

Yani melihat, kebijakan para menteri tidak pernah sinkron karena hanya berlomba-lomba untuk mendapat pujian dari rakyat.

Ia mencontohkan kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yuddi Chrisnandi, yang melarang para pejabat melakukan rapat di hotel. Dampaknya adalah penurunan tajam bisnis perhotelan dan restoran. Atau kebijakan Menteri BUMN Rini Soemarno yang melarang pejabat BUMN menaiki pesawat kelas bisnis. Itu pun sempat membuat bisnis penerbangan terpuruk.

Banyak kebijakan yang kesannya ingin meningkatkan industrialisasi dalam negeri, maunya populis, tetapi akhirnya salah. Ingin menaikkan produksi dalam negeri tetapi di sisi lain keran impor dibuka besar-besaran.

"Para menteri saling mengisi untuk memperburuk ekonomi," tegasnya. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya