Berita

joko widodo/net

Politik

Para Menteri Jokowi Saling Mengisi Untuk Memperburuk Ekonomi

SABTU, 19 DESEMBER 2015 | 09:46 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kalangan dunia usaha cukup kecewa dengan kinerja kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla sepanjang 2015. Terutama soal kekompakan masing-masing menteri di sektor ekonomi.

Tak jarang masing-masing menteri hanya mementingkan popularitasnya tetapi  tidak sinkron dengan kebijakan menteri lain.

Demikian dikatakan  Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Suryani Motik, dalam diskusi di bilangan Menteng, Jakarta, Sabtu (19/12).


"Tahun 2015 dimulai dengan kelesuan, kita bisa lihat begitu habis hingar bingar terpilihnya Jokowi-JK harapan luar biasa tingginya. Tapi tidak butuh waktu lama, tiga bulan saja dunia usaha langsung tiarap," kata perempuan yang biasa disapa Yani ini.

Yani melihat, kebijakan para menteri tidak pernah sinkron karena hanya berlomba-lomba untuk mendapat pujian dari rakyat.

Ia mencontohkan kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yuddi Chrisnandi, yang melarang para pejabat melakukan rapat di hotel. Dampaknya adalah penurunan tajam bisnis perhotelan dan restoran. Atau kebijakan Menteri BUMN Rini Soemarno yang melarang pejabat BUMN menaiki pesawat kelas bisnis. Itu pun sempat membuat bisnis penerbangan terpuruk.

Banyak kebijakan yang kesannya ingin meningkatkan industrialisasi dalam negeri, maunya populis, tetapi akhirnya salah. Ingin menaikkan produksi dalam negeri tetapi di sisi lain keran impor dibuka besar-besaran.

"Para menteri saling mengisi untuk memperburuk ekonomi," tegasnya. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya