Berita

ilustrasi/net

Hukum

Mbak Rachma: Pimpinan KPK Sekarang Adalah Tanda Kemenangan Koruptor

JUMAT, 18 DESEMBER 2015 | 09:45 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Nama-nama baru pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil uji kelayakan Komisi III DPR RI telah ditetapkan.

Lewat dua kali voting, lima nama calon yang lolos adalah Agus Rahardjo (sebagai Ketua KPK), Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang, dan Laode Muhammad Syarif.

Masalahnya, begitu nama-nama ini ditetapkan langsung menuai kekecewaan banyak kalangan.


Bahkan, menurut politisi senior, Rachmawati Soekarnoputri, hasil uji kelayakan kemarin malam adalah kemenangan koruptor.

"Masya Allah, Tuhan masih memberi cobaan bagi bangsa Indonesia, KPK sekarang adalah kemenangan koruptor. Patut diduga ada skenario besar koruptor. Ini pimpinan macam apa?" ujar Rachmawati kepada wartawan, Jumat (18/12).

Mbak Rachma, begitu ia biasa dipanggil, mempertanyakan dasar mayoritas anggota Komisi III DPR memilih Agus Rahardjo sebagai Ketua KPK.

Pada 2010, Agus dilantik Menteri PPN/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana, sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sebelumnya ia menjabat Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PPKPBJ) Kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

"Ketua tidak berbasis keahlian hukum, bisa-bisa tidak mengerti hukum," kata pendiri Partai Polopor ini.

Rachma juga mengendus ada pimpinan terpilih yang merupakan "titipan" orang yang mengkriminalisasi KPK dalam kasus Komjen Pol Budi Gunawan.

Bahkan patut diduga ada orang titipan yang akan menganulir skandal mega korupsi karena sudah menyatakan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tidak akan diusut.

"Ada konspirasi jahat dalam republik garong. Jadi, perang sesungguhnya melawan koruptor baru dimulai antara rakyat yang dizolimi dengan koruptor," pungkasnya. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya