Wajar, "Badai Freeport" Dimanfaatkan Untuk Kocok Ulang

Terus terang, paket pimpinan DPR produk UU MD3 2014 yang menempatkan Setya Novanto dari Fraksi Golkar sebagai Ketua DPR, dan meniadakan hak PDIP sebagai parpol pemenang Pemilu di dalam susunan pimpinan DPR RI, adalah sebuah anomali hasil rekayasa yang tidak sehat bikinan kubu Koalisi Kubu Merah Putih saat itu.

Demikian dikatakan politisi senior dari Partai Golkar, Zainal Bintang, kepada wartawan di Jakarta.

Karena itu sebetulnya, lanjut Bintang, momentum pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI terhitung sejak hari Rabu (16/12) sangat tepat digunakan sebagai kesempatan untuk "kocok ulang" pimpinan DPR RI.

Tujuannya, jelas Bintang, agar masyarakat mendapat tauladan yang sehat dari wakilnya, tentang bagaimana berpolitik yang bermoral dan berbudaya”.

Bintang yang juga adalah Kordinator Pusat EO-TKG (Eksponen Ormas Tri Karya Golkar) menilai "badai" politik yang muncul akibat adanya kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres oleh Setya Novanto telah menimbulkan huru-hara di jagat politik Indonesia.

Maka itu, mundurnya Novanto, tidak bisa dibaca bahwa Ketua DPR yang baru secara otomatis mutlak hak Golkar. Karena goncangan besar yang ditimbulkan "badai Freeport"  itu ikut membuka wacana pergantian keseluruhan pimpinan DPR RI.

"Otomatis kesempatan ini akan dimanfaatkan oleh PDIP bersama parpol yang sealiran untuk menggalang dukungan di pleno DPR agar ada kocok ulang," ujar Bintang.

Karena pengunduran diri Setya Novanto terkait dengan pelanggaran etika, artinya tidak normal, maka keinginan Golkar untuk mengganti Setya Novanto dengan kader Golkar diperkirakannya tidak akan mulus. [ald]