Berita

rachmawati soekarnoputri/net

Politik

Indonesia Diarahkan Jadi Federalis, Bangkrut Dan Jual Aset

RABU, 16 DESEMBER 2015 | 14:12 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ada tiga hal yang mengindikasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan bahaya.

Pertama adalah di bidang konstitusi. Pada 1999-2002, UUD 1945 asli diubah menjadi bernafaskan liberal kapitalis.

Kedua, di bidang korupsi, terjadi pembiaran mega skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 640 triliun yang mengakibatkan negara menanggung beban seumur hidup. Juga revisi UU KPK, yang artinya pemberantasan korupsi sedang dikebiri koruptor.  


Ketiga, utang luar negeri lebih dari Rp 1000 triliun yang artinya negara dikuasai dominasi asing.

Hal itu dikatakan politisi senior, Rachmawati Soekarnoputri, kepada wartawan, Rabu (15/12).

Dia menyatakan, Indonesia sedang diarahkan menjadi negara federalis, dibuat bangkrut dan terpaksa menjual aset-asetnya.

"Rakyat tidak boleh mudah dikelabui oleh rezim neo kolonialisme-imperialisme ini," seru Rachmawati.

Rachma juga menganalisa, rakyat Indonesia dipersiapkan menjadi kuli bangsa asing oleh rezim Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ia berkali-kali menyebut pemerintahan Jokowi sebagai penguasa proxy atau boneka kepentingan asing.

"Penguasa Proxy hanya menjadi antek nekolim, apa mau diteruskan? Ayo bela negara, selamatkan NKRI," tutupnya. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya