Berita

rachmawati soekarnoputri/net

Politik

Indonesia Diarahkan Jadi Federalis, Bangkrut Dan Jual Aset

RABU, 16 DESEMBER 2015 | 14:12 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ada tiga hal yang mengindikasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan bahaya.

Pertama adalah di bidang konstitusi. Pada 1999-2002, UUD 1945 asli diubah menjadi bernafaskan liberal kapitalis.

Kedua, di bidang korupsi, terjadi pembiaran mega skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 640 triliun yang mengakibatkan negara menanggung beban seumur hidup. Juga revisi UU KPK, yang artinya pemberantasan korupsi sedang dikebiri koruptor.  


Ketiga, utang luar negeri lebih dari Rp 1000 triliun yang artinya negara dikuasai dominasi asing.

Hal itu dikatakan politisi senior, Rachmawati Soekarnoputri, kepada wartawan, Rabu (15/12).

Dia menyatakan, Indonesia sedang diarahkan menjadi negara federalis, dibuat bangkrut dan terpaksa menjual aset-asetnya.

"Rakyat tidak boleh mudah dikelabui oleh rezim neo kolonialisme-imperialisme ini," seru Rachmawati.

Rachma juga menganalisa, rakyat Indonesia dipersiapkan menjadi kuli bangsa asing oleh rezim Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ia berkali-kali menyebut pemerintahan Jokowi sebagai penguasa proxy atau boneka kepentingan asing.

"Penguasa Proxy hanya menjadi antek nekolim, apa mau diteruskan? Ayo bela negara, selamatkan NKRI," tutupnya. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya