Berita

sudirman said/net

Politik

KISRUH FREEPORT

Lagi, Luhut Yakin Sudirman Said Belum Dapat Izin Presiden

SENIN, 14 DESEMBER 2015 | 17:41 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Menko Polhukam, Luhut Panjaitan, meluruskan kesimpangsiuran soal izin Presiden Joko Widodo kepada Menteri ESDM Sudirman Said untuk melaporkan dugaan pelanggaran etika Ketua DPR RI Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Hal ini ditanyakan ketua sidang MKD, Sufmi Dasco Ahmad, karena Luhut pernah mengungkapkan Sudirman Said tidak mendapat izin presiden untuk melaporkan transkrip dan rekaman pembicaraan Presdir Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, Ketua DPR RI Setya Novanto dan pengusaha M. Riza Chalid ke MKD.

Sedangkan Sudirman Said ketika menghadiri sidang MKD sebagai pengadu pada pekan lalu, mengklaim bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan presiden sebelum melaporkan dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden oleh Setya Novanto ke MKD. Namun ia tak yakin apakah presiden merestui laporannya itu. Baca: Ternyata, Sudirman Said Tidak Yakin Dapat Restu Jokowi)


Meluruskan polemik itu, Luhut yakin presiden telah mengetahui adanya kasus "Papa Minta Saham". Namun, ia yakin tidak ada izin presiden kepada Sudirman Said untuk membawa kasus itu ke MKD.

"Presiden pasti tahulah, tapi apakah presiden berikan izin? Saya sudah berikan statement," tegas Luhut.

Luhut menerangkan, sebagai pembantu presiden dirinya wajib melaporkan dan mendapat izin presiden sebelum melakukan langkah-langkah kebijakan.

"Harus saya laporkan kepada presiden dan minta izin. Keluar kota pun saya berikan laporan dan minta izin sehingga presiden tahu di mana bawahannya berada," ujarnya. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya