Perayaan HUT PGRIyang dihadiri ratusan ribu guru di Gelora Bung Karno Jakarta kemarin akhirnya batal dihadiri Presiden Jokowi. Sebagai gantinya, Presiden mengutus Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Sepertidiketahui, Mendikbud Anis Baswedan dan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandy menerÂbitkan surat edaran larangan menghadiri acara tersebut. Ketika ditanya mengapa menerbitkan surat tersebut, Menteri Yuddy menjawab singkat; "No Comment, tanya Mendikbud," balasnya lewat pesan singkat. Sementara Menteri Anis, tak menjawab ketika dihubungi lewat sambungan telepon.
Padahal, berdasarkan hasil audiensi dengan pengurus PGRI, Presiden sebelumnya menyataÂkan akan bersedia hadir seperti yang disampaikan Ketua Umum Sulistyo PGRI. Apakah Presiden berubah pikiran setelah penerÂbitan surat edaran kedua menÂterinya itu. Berikut wawancara Rakyat Merdeka dengan Ketua Umum PGRI Sulistyo;
Sebelum acara apa Presiden atau pihak istana memberiÂtahu akan tidak hadir?Jadi dulu waktu kami audiensi tanggal 6 April, memang sudah kami sampaikan agar beliau berkenan hadir, pada Hari Ulang Tahun PGRI.
Waktu itu beliau menjawab akan hadir. Kemudian untuk yang sekarang memang pada Jumat kemarin, saya diberitahu oleh Pak Menteri Sekretaris Kabinet bahwa Pak Presiden berhalangan hadir.
Apa alasan yang disamÂpaikan hingga berhalangan hadir?Saya kurang tahu pasti, tapi saya memperoleh informasi ada acara yang tidak bisa ditinggal. Atau tidak enak badan, saya agak kurang jelas.
Apa mungkin ketidakhadÂiran ini bisa diartikan bahwa Presiden sepaham dengan surat edaran larangan Mendikbud dengan MenPAN-RB?Kalau saya memperoleh inÂformasi malah beliau tidak suka dilarang-larang. Saya dengar beliau malah menyayangkan kok sampai ada larangan.
Informasinya dari siapa?Ya sumber yang sangat bisa dipercaya...
Melihat hubungan PGRI dengan pemerintah seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Keinginan PGRI bermitra denÂgan pemerintah, tak direspons, buktinya HUT saja dilarang dan Presiden tak hadir?Saya tidak tahu persis, tetapi kalau saya memperhatikan asÂpirasi di daerah, itu seluruh kaÂbupaten/kota menganggap PGRI sebagai mitra. Sehingga, ketika ada larangan dari pusat, guberÂnur, bupati/ walikota hingga kepala dinas banyak yang tidak menghiraukan. Karena mereka tahu persis bagaimana PGRI. Kalau di daerah, kegiatannya dilakukan bersama pemerintah daerah. Dan di pusat pun, keÂhadiran Presiden yang diwakili Menkokesra (Puan Maharani) dengan DPD pun sebenarnya itu representasi pemerintah. Ya jadi menurut saya tetap saja bahwa kami adalah bagian dan mitra strategis pemerintah.
Ada yang menuding pemerÂintah bersikap seperti itu lanÂtaran PGRI ini dipakai sebagai alat untuk menggiring guru ke ranah politik. Itu benar?Saya memastikan tidak ada agenda politik tertentu. Bahkan ini kegiatan rutin, tahunan. Hanya setiap sepuluh tahun (dasawarsa) kegiatannya agak besar dan melibatkan anggota dalam jumlah banyak.
Masak sih tidak ada kepentingan politik di PGRI?Politik PGRI ya dalam rangka meningkatkan mutu guru dan untuk pendidikan. Tapi untuk politik praktis, kami sudah sejak tahun 1998 ketika kongres kami sudah memastikan posisinya netral. Tidak mendirikan partai politik, tidak bernaung di bawah partai politik, tidak ada kaitannya dengan partai politik manapun.
Sebenarnya berdasarkan Keppres Hari Guru Nasional (HGN) diselenggarakan berteÂpatan pada tanggal HUT PGRI. Kenapa kali ini tidak dilakukan bersamaan?Kami sih seluruh Indonesia memperingatinya HGN/ HUT PGRI. Di daerah-daerah seluÂruhnya begitu.
Nah di pusat kenapa berÂbeda?Ya mungkin menterinya memÂpunyai kreativitas sendiri ya. Yang dibutuhkan, ee... ingin tampil khusus. Yang khas mungÂkin. Nah karena menteri yang mempunyai kewenangan tentu ya silakan saja.
Apa Anda berharap agar ke depan Menteri bisa menyeÂlenggarakan HGN bersamaan dengan HUT PGRI?Ya jiwa semangat Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 78 Tahun 1994 sebenarnya seperti itu. Dan selama ini selalu begitu. Baru tahun ini saja kok yang beda. Dan mudah-mudahan tahun depan semuanya bisa bersama. ***
