Berita

Politik

Kian Terang Hubungan Grup Kalla Dan Jaminan Kepada Freeport

MINGGU, 13 DESEMBER 2015 | 13:44 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kepentingan bisnis penguasa di balik kisruh Freeport dan heboh kasus "Papa Minta Saham" sebagai "bunga-bunganya", perlahan mulai terkuak.

Belakangan semakin sering terungkap bahwa sumber kepentingan bisnis dengan Freeport datang dari lingkungan Istana sendiri, yang disimbolkan dengan grup bisnis Kalla (Wapres Jusuf Kalla alias JK). Wajar bila dengan mudahnya arus informasi digerakkan untuk menutupi sumber masalah.

Kalangan pemerhati isu Freeport menilai, secara sederhana kepentingan grup Kalla tercermin lewat kebijakan-kebijakan Menteri ESDM, Sudirman Said (SS). Yang paling mencolok ketika ia merespons surat Freeport pada 7 Oktober 2015, yang berisi janji untuk langsung memperpanjang kontrak Freeport begitu Undang-Undang Mineral dan Batubara selesai direvisi.


JK yang membuat SS begitu berani memberi jaminan pada Freeport bahwa peraturan UU dan peraturan pemerintah akan dengan mudah disesuaikan dengan kemauan raksasa tambang asal Negeri Paman Sam itu.

Karena itu, tak heran melihat SS berkali-kali berani melangkahi kordinatornya di kabinet, Rizal Ramli (Menko Maritim dan Sumber Daya). Tapi harus diingat bahwa Rizal-lah yang pertama kali menggugat surat SS ke Jim Bob, bos Freeport di AS.

Pernyataan JK pada 9 Desember lalu, yang memastikan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, secara tak langsung kian menegaskan agenda lain di balik dalih investasi besar yang telah diberikan Freeport kepada pemerintah Indonesia

Fakta dan rekaman sejarah yang menguatkan keterkaitan kepentingan bisnis Kalla dengan Freeport semakin bertambah.   

September tahun lalu, Kalla Group diberitakan telah memiliki kesepakatan dengan PT Indosmelt dalam proyek pembangunan pabrik pemurnian (smelter) tembaga batangan pasokan Freeport Indonesia, senilai US$ 1 miliar di Maros, Sulawesi Selatan.

Saat itu, Freeport merasa yakin, kontraknya akan diperpanjang sampai 2041 dan dengan demikian operasional seluruh tambang bawah tanah akan terkoneksi dengan smelter-smelter baru (selain yang dibangun sendiri di Gresik), termasuk milik Indosmelt, untuk menampung konsentrat dari Papua. Kabarnya, sekitar 30 persen saham Indosmelt siap dilepas ke Kalla Group.

Keterlibatan Kalla Group itu dalam proyek smelter juga tersambung dengan kebutuhan pasokan listrik sekitar 100 megawatt (MW). Bisnis penyediaan listrik ini juga termasuk spesialisasi Kalla Group.

Pihak Indosmelt juga diberitakan telah berkomunikasi dengan Bosowa Group, perusahaan adik ipar JK, untuk turut serta dalam kepemilikan sahamnya. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya