Berita

bashar assad/net

Dunia

Assad Tolak Keinginan Barat Dan Saudi Bernegosiasi Dengan Teroris

MINGGU, 13 DESEMBER 2015 | 07:05 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemerintahan yang sah di Suriah tidak akan bernegosiasi dengan teroris untuk mengakhiri konflik yang berlangsung bertahun-tahun.

Presiden Bashar Assad menyindir Barat dengan mengatakan, sekeras apapun mereka mendukung gang bersenjata sebagai oposisi politik, negaranya tidak akan bernegosiasi dengan teroris.

Penegasan itu dikatakan Assad kepada wartawan Agen Berita Spanyol (EFE), kemudian dikutip kantor berita di Rusia, RT.


Assad mengatakan, adalah kenyataan bahwa sebagian besar pejuang dan teroris bersenjata di Suriah merupakan tentara bayaran asing. Dalam hal ini Amerika Serikat dan sekutu mereka di Barat menginginkan kelompok-kelompok teroris itu terlibat dalam proses negosiasi.

"Oposisi adalah istilah politik, bukan istilah militer. Jadi, berbicara tentang konsep ini berbeda dari praktek. Sejauh ini, kita telah melihat bahwa beberapa negara, termasuk Arab Saudi, Amerika Serikat, dan beberapa negara Barat ingin kelompok teroris bergabung dalam negosiasi ini," kata Assad.

"Mereka ingin pemerintah Suriah untuk bernegosiasi dengan teroris, sesuatu yang saya pikir tidak akan diterima siapa pun, di negara manapun, "tambahnya.

Selain itu, Assad sekali lagi menegaskan bahwa pemerintahnya selalu terbuka untuk negosiasi dengan oposisi. Tapi, dia tegaskan lagi, oposisi harus didefinisikan dengan tepat.

"Oposisi, untuk semua orang di dunia ini, tidak berarti militan," tekan Assad.

Assad mengatakan, setiap kali kelompok teror bersenjata itu ingin mengubah sikap dan menyerahkan senjata, maka pemerintah Suriah siap menerimanya.

"Namun, untuk menerima mereka sebagai entitas politik, ini adalah sesuatu yang kami tolak," tegasnya.

Kesepakatan tentang resolusi damai, menurut Assad, hanya dapat dicapai dengan oposisi nasional yang nyata,  yang memiliki akar rumput dan bagian dari Suriah.

"Bukan dengan negara lain atau rezim dunia," ucap Assad. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya