Berita

bashar assad/net

Dunia

Assad Tolak Keinginan Barat Dan Saudi Bernegosiasi Dengan Teroris

MINGGU, 13 DESEMBER 2015 | 07:05 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemerintahan yang sah di Suriah tidak akan bernegosiasi dengan teroris untuk mengakhiri konflik yang berlangsung bertahun-tahun.

Presiden Bashar Assad menyindir Barat dengan mengatakan, sekeras apapun mereka mendukung gang bersenjata sebagai oposisi politik, negaranya tidak akan bernegosiasi dengan teroris.

Penegasan itu dikatakan Assad kepada wartawan Agen Berita Spanyol (EFE), kemudian dikutip kantor berita di Rusia, RT.


Assad mengatakan, adalah kenyataan bahwa sebagian besar pejuang dan teroris bersenjata di Suriah merupakan tentara bayaran asing. Dalam hal ini Amerika Serikat dan sekutu mereka di Barat menginginkan kelompok-kelompok teroris itu terlibat dalam proses negosiasi.

"Oposisi adalah istilah politik, bukan istilah militer. Jadi, berbicara tentang konsep ini berbeda dari praktek. Sejauh ini, kita telah melihat bahwa beberapa negara, termasuk Arab Saudi, Amerika Serikat, dan beberapa negara Barat ingin kelompok teroris bergabung dalam negosiasi ini," kata Assad.

"Mereka ingin pemerintah Suriah untuk bernegosiasi dengan teroris, sesuatu yang saya pikir tidak akan diterima siapa pun, di negara manapun, "tambahnya.

Selain itu, Assad sekali lagi menegaskan bahwa pemerintahnya selalu terbuka untuk negosiasi dengan oposisi. Tapi, dia tegaskan lagi, oposisi harus didefinisikan dengan tepat.

"Oposisi, untuk semua orang di dunia ini, tidak berarti militan," tekan Assad.

Assad mengatakan, setiap kali kelompok teror bersenjata itu ingin mengubah sikap dan menyerahkan senjata, maka pemerintah Suriah siap menerimanya.

"Namun, untuk menerima mereka sebagai entitas politik, ini adalah sesuatu yang kami tolak," tegasnya.

Kesepakatan tentang resolusi damai, menurut Assad, hanya dapat dicapai dengan oposisi nasional yang nyata,  yang memiliki akar rumput dan bagian dari Suriah.

"Bukan dengan negara lain atau rezim dunia," ucap Assad. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya