Dalam rangka mendorong semangat berdialog di antara pemangku kepentingan, Dewan Ekskutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI) menyelenggarakan Konferensi Dialog Sosial Nasional pada Kamis (17/12) pekan depan di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat.
Ketua Panitia Konferensi Dialog Sosial Nasional Markus S Sidauruk menyebut kegiatan itu akan mengusung tema 'Dialog Sosial - Jembatan Bersama Membagi Perbedaan, Toleransi dan Merajut Masa Depan'.
Menurut Markus, konferensi ini merupakan forum silaturahmi di antara para pemangku kepentingan dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan di Indonesia, sekaligus untuk menyosialisasikan kegiatan dialog sosial yang telah berlangsung selama dua tahun di Jawa Barat.
Rangkaian kegiatan lainnya adalah pemutaran film dokumenter tentang kegiatan dialog sosial di Jawa Barat dan penyerahan tiga buah buku PKB Multi Perusahaan sebagai wujud nyata dialog sosial kepada Menteri Tenaga Kerja dan Duta Besar Kerajaan Belanda. Kemudian dilanjutkan penyampaian program kerja 2016 oleh pimpinan proyek Robin van de Poll dan ditutup dengan ramah tamah.
"Sekitar 157 orang akan hadir dalam konferensi ini terdiri dari Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia (Rob Swartbol), Menteri Tenaga Kerja RI (M Hanif Dhakiri) beserta lima pucuk pimpinan kementerian, lima orang pimpinan Konfederasi, 30 pimpinan Federasi, enam orang Pimpinan APINDO, 21 Orang perwakilan LKS TRIPARTIT Propinsi, 70 orang perwakilan LKS Tripartit Kab/kota Jawa Barat dan 20 orang perwakilan perusahaan perkebunan dan Garment," paparnya.
Markus menerangkan, konferensi dialog sosial ini merupakan puncak kegiatan akhir tahun atas pelaksanaan Proyek ‘Dialog Sosial â€" PKB Multi Perusahaan’ yang melibatkan para pemangku kepentingan di LKS Tripartit Propinsi, LKS Triparttit Kab/kota hingga tingkat Bipartit perusahaan di Jawa Barat.
"Kami mengharapkan kegiatan serupa juga dapat berlangsung di berbagai propinsi lainnya khususnya wilayah basis Industri seperti Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Riau Kepulauan, Kalimantan Timur, Jawa Timur dan Jawa Tengah," tuturnya.
Pihaknya berharap melalui kegiatan semacam ini, para pemangku kepentingan dapat duduk bersama membahas berbagai kebijakan sosial ekonomi khususnya bidang ketenagakerjaan dan mewujudkannya dalam berbagai peraturan perundangan-undangan, baik di tingkat nasional (UU, Permen), tingkat daerah (Perda, Pergub) hingga tingkat perusahaan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama.
"Apapun bentuk peraturan ketenagakerjaan yang dihasilkan, senantiasa muaranya adalah para buruh/pekerja dan calon tenaga kerja," ujarnya.
[wid]
