MKD Tak Berimbang Dan Tak Adil!

. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah menyumbat hak untuk memperoleh informasi bagi setiap orang.

Publik tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan seperti pengakuan dan konfirmasi dari Setya Novanto dari tiga pertemuannya dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dengan melibatkan seorang pengusaha minyak.
 
"MKD menjadi tidak berimbang atau tidak adil dalam memperlakukan orang-orang yang diperiksanya. MKD juga terkesan mengistimewakan Setya Novanto dibandingkan yang lain," kata Sekretaris Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Suryadi Radjab, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 9/12).

Menurut Suryadi, berubahnya perilaku MKD antara satu sidang dengan sidang berikutnya menunjukkan sikapnya yang tidak konsisten. Sangat terkesan MKD hanya tunduk dan patuh atas permintaan Setya Novanto untuk menutup mata dan menyumbat telinga publik.

"Sikap inkonsisten ini telah mengecewakan banyak orang yang ingin memperoleh informasi atas pengakuan dan konfirmasi tiga pertemuan Novanto," demikian Suryadi. [ysa]