Berita

setya novanto dan joko widodo/net

Politik

MKD Harus Cari Tahu Yang Perintahkan Setnov Dan Reza Bertemu Bos Freeport

SENIN, 07 DESEMBER 2015 | 09:09 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dijadwalkan memeriksa Ketua DPR Setya Novanto pagi ini (Senin, 7/12).

MKD diminta fokus untuk mengungkap siapa sebenarnya yang memerintahkan pengusaha minyak, M. Reza Chalid dan Setya Novanto bertemu dengan bos Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

"Dalam rekaman pembicaraan terucap bahwa pertemuan di Pacific Place adalah atas dasar pertemuan sebelumnya antara  Novanto, Luhut Panjaitan dan Presiden di Surabaya. Apakah benar demikian? Apakah benar Luhut dan Jokowi terlibat? Atau itu semua hanya ucapan bohong dari Reza Chalid dan Novanto?" ujar
Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo), Bastian P Simanjuntak dalam keterangannya, sesaat lalu.

Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo), Bastian P Simanjuntak dalam keterangannya, sesaat lalu.

Selain itu, menurut Bastian, MKD harus menggali tentang peran 'Darmo' ke Novanto. Menteri ESDM Sudirman Said dalam talkshow di salah satu stasiun televisi menyebut keseharian Darmo adalah tukang ojek.

"Kalau tukang ojek, dia tidak mungkin ia bisa memanggil petinggi Freeport berkali-kali. Seberapa pentingkah peran Darmo? Apalagi dalam rekaman terdengar Darmo sangat dipercaya oleh Jokowi," kata Bastian lagi.

Lebih lanjut MKD juga perlu mendalami soal pertemuan tanggal 2 Juli 2015 antara Presiden Jokowi, Sudirman Said, Maroef Syamsudin, dan Jim Bob. Pendalaman, kata Bastian, apakah pertemuan itu sebagai tindak lanjut dari pertemuan 8 Juni 2015 di Pacific Place.

Terpenting lagi, kata Bastian, kasus skandal 'rekaman Freeport' harus dibuka selebar-lebarnya agar publik mengetahui kondisi sebenarnya kelakuan para elite yang ternyata tidak memikirkan kepentingan Bangsa dan Negara, melainkan lebih mementingkan kepentingan individu dan kelompok.

"Negara ini milik 250 jiwa bangsa Indonesia, sudah seharusnya dipimpin oleh seorang yang berjiwa patriot dan seorang bangsawan yang benar-benar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Bukannya dipimpin oleh pedagang yang mencari keuntungan sebesar-besarnya," tukas Bastian.[wid]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya