Nilai transaksi mencurigakan untuk kampanye pilkada mencapai puluhan miliar rupiah. Uang dikumpulkan dari banyak sumber ke satu orang, lalu disebar lagi. Ada indikasi pencucian uang.
Jelang hari H pencoblosanpilkada serentak pada 9 Desember mendatang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memantau ketat arus transaksi di lingkaran para calon kepala daerah. Jumat (4/12) lalu PPATK telah menyÂerahkan dugaan transaksi menÂcurigakan yang terjadi di lingÂkaran para calon kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Kepala PPATK Agus Santoso menyebut, ada beberapa nama calon kepala daerah yang telah diserahkan ke KPK yang transaksinya mencurigakan, diduga terkait politik uang alias money politics. Jumlah dana yang dicurigai cukup fantastis yakni mencapai puluhan miliar rupiah. Berikut penjelesan Agus Santoso:
Ada berapa calon kepala daerah yang dilaporkan ke KPK? Yang jelas bukan cuma satu calon. Ada beberapa. Saya tidak bisa menyebut jumlah detailnya.
Kalau jumlah uangnya? Puluhan miliar rupiah.
Kenapa PPATK melapor ke KPK? Kita melihat indikasi (pencuÂcian uang) sudah ada. Tapi kan perlu diverifikasi lagi. Yang kita lihat ini masih di tataran orang yang mengumpulkan atau meÂmainkan dana, tapi dibaginya ke mana saja, kita belum tahu. Yang jelas, ada dari orang-orang ini mengumpulkan dana yang diÂduga untuk money politics.
Apakah jumlahnya dalam Laporan Hasil Analisis (PLHA) PPATK cukup banyak? Ya nanti kita verifikasi itu lari ke mana saja. Kan ini mereka masih pakai nama-nama orang lain.
Maksudnya? Jadi begini, sebetulnya kita melihat, selalu ada nama yang kita curigai. Dan biasa, kalau di pencucian uang itu kan menÂgumpulkan dana dari banyak orang, from many to one. Dan one itu bukan cuma satu, bisa juga berenteng terbagi jadi emÂpat atau lima orang, baru mereka sebar lagi.
Lalu? Dari sana kemudian masuk laÂgi ke kaki tangannya. Dan yang dari PPATK kan biasanya daÂta intelijen. Nah itu yang kita serahkan ke KPK. Nah nanti KPK juga yang akan menentuÂkan sendiri mana yang harus disÂadap mana yang tidak. Artinya, kalau PPATK kan menyadap rekening, kalau KPK nanti meÂnyadap teleponnya.
Berapa LHA yang sudah diserahkan ke KPK? Maaf saya tidak bisa terlalu mengungkapkan untuk hal itu. Nanti kalau kamu konfirmasi ke KPK, mereka malah bingung.
Penyelewengan yang terÂbanyak dalam bentuk apa? Bentuknya ya biasanya dapat dari mana-mana ya. Kita kan mencurigai kalau dana-dana itu merupakan dana yang tidak ada keterangan transaksinya. Ada misalnya pengiriman uang dalam jumlah besar tetapi tidak jelas transaksinya apa ini.
Contohnya? Jadi begini, misalnya ada orang mengirim ke Mr X uang sebesar Rp 2 miliar. Tapi tidak diketahui peruntukannya. Maksudnya, merÂeka tidak ada hubungan dagang, tidak ada hubungan apa pun, ada yang kirim Rp 2 miliar, ada yang kirim Rp 500 juta, di rekeningnya itu uangnya puluhan miliar, tapi dari orang-orang tidak jelas. Dari mitra usaha bukan, dari apa bukan, kita kan cuma bisa sampai situ.
PPATK tidak menyelidiki lebih lanjut? Tidak, itu nanti kewenangan penegak hukum.
Apakah rekening dana kamÂpanye sudah dipergunakan dengan baik? Nah itu kami sudah mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari beberapa bulan yang lalu. Nanti bisa dicek apakah KPU bisa membuka. Saya sih waktu itu sudah mengatakan, kalau mereka melakukan kampanye tidak melaÂlui dana kampanye, seharusnya ada sanksi lah yang dikenakan.
Kenapa? Karena rekening dana kampaÂnye itu adalah tujuannya dibuka untuk pembiayaan kampanye dan ada mutasi. Tapi kalau rekening kampanye tidak ada mutasi lalu kemudian peserta bisa bagi kaos, bikin spanduk, sewa artis, tapi rekening dana kampanye tidak bermutasi, nah itu mesti diperÂtanyakan.
Berarti penggunaan rekeningdana kampanye belum maksimal? Silakan tanya KPU. Makanya pilihlah calon yang berintegritas baik. ***
