Ketua Komisi VII: Apa Dasar Hukum Renegosiasi Kontrak Freeport Sekarang?

Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika setuju perpanjangan kontrak karya Freeport di tanah Papua, asalkan dilakukan tahun 2019, sebagaimana tertuang dalam UU 4/2009 tentang Minerba.

"Tetap diperpanjang namun harus disesuaikan dengan UU ini," tegasnya ketika ditemui di Resto Warung Daun, Bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/12).

Untuk diketahui, kontrak karya Freeport berakhir tahun 2021, sesuai UU Minerba, pembahasannya baru bisa dilakukan pada tahun 2019. Jika tetap dipaksakan sebelum waktu maka patut dipertanyakan dasar hukumnya.

"Kalau sekarang ada regenosiasi itu landasannya apa? jadi tidak ada dasar hukumnya," tukasnya.[wid]