Berita

Politik

Kita Harus Fokus Agar Papua Tetap Di Indonesia Dan Freeport Pergi Dari Indonesia

SABTU, 05 DESEMBER 2015 | 12:41 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Semua kejanggalan di balik isu pelanggaran etika Ketua DPR RI Setya Novanto harus dibongkar habis karena terkait dengan hal lain yang lebih penting, yaitu nasib rakyat Papua dan kontrak karya Freeport di Indonesia.

"Misteri di balik semua ini harus terungkap, ada hal lebih besar dari Setya Novanto. Jangan berhenti di situ," kata pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio, dalam diskusi "Dramaturgi Freeport", di Jakarta, Sabtu (5/12).

Hendri yakin indikasi permainan mafia terkait manuver Freeport ini benar adanya. Apalagi, aktor-aktor yang ada di dalam lingkaran isu ini adalah para tokoh politik kelas nasional.


"Ini kan orang top semua. Ada menteri, ada mantan Wakil Kepala BIN, ada juga yang tidak diajak bertemu, Kalau semua aktornya adalah orang penting, pasti ada dalang di belakangnya," ujar dia.

Menurutnya, kronologi kasus ini pun berjalan sistematis. Ada yang merancang agar Sudirman Said dikesankan "media darling", dianggap pahlawan di media sosial, dan DPR RI yang dicaci maki netizen.

"Tapi jangan terpaku di sana dan jangan terjebak agenda setting siapapun itu," tegasnya.

Dia ingatkan lagi ada masalah jauh lebih besar di balik pelanggaran etika Ketua DPR RI, dan itu menyangkut isu disintegrasi Papua (Papua merdeka), kedaulatan bangsa, dan kontrak karya Freeport.

"Kita harus fokus agar Papua tetap di Indonesia, dan Freeport lebih baik bagi Indonesia. Salah satu caranya adalah (Freeport) pergi dari Indonesia," saran Hendri. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya