Berita

Politik

Kita Harus Fokus Agar Papua Tetap Di Indonesia Dan Freeport Pergi Dari Indonesia

SABTU, 05 DESEMBER 2015 | 12:41 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Semua kejanggalan di balik isu pelanggaran etika Ketua DPR RI Setya Novanto harus dibongkar habis karena terkait dengan hal lain yang lebih penting, yaitu nasib rakyat Papua dan kontrak karya Freeport di Indonesia.

"Misteri di balik semua ini harus terungkap, ada hal lebih besar dari Setya Novanto. Jangan berhenti di situ," kata pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio, dalam diskusi "Dramaturgi Freeport", di Jakarta, Sabtu (5/12).

Hendri yakin indikasi permainan mafia terkait manuver Freeport ini benar adanya. Apalagi, aktor-aktor yang ada di dalam lingkaran isu ini adalah para tokoh politik kelas nasional.


"Ini kan orang top semua. Ada menteri, ada mantan Wakil Kepala BIN, ada juga yang tidak diajak bertemu, Kalau semua aktornya adalah orang penting, pasti ada dalang di belakangnya," ujar dia.

Menurutnya, kronologi kasus ini pun berjalan sistematis. Ada yang merancang agar Sudirman Said dikesankan "media darling", dianggap pahlawan di media sosial, dan DPR RI yang dicaci maki netizen.

"Tapi jangan terpaku di sana dan jangan terjebak agenda setting siapapun itu," tegasnya.

Dia ingatkan lagi ada masalah jauh lebih besar di balik pelanggaran etika Ketua DPR RI, dan itu menyangkut isu disintegrasi Papua (Papua merdeka), kedaulatan bangsa, dan kontrak karya Freeport.

"Kita harus fokus agar Papua tetap di Indonesia, dan Freeport lebih baik bagi Indonesia. Salah satu caranya adalah (Freeport) pergi dari Indonesia," saran Hendri. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya