Berita

hendri satrio/net

Politik

SIDANG ETIK SETNOV

Terlalu Kecil Kalau Sidang MKD Cuma Bisa Turunkan Setya Novanto

SABTU, 05 DESEMBER 2015 | 10:02 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Isu pelangggaran etika Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) dan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI (MKD) menjadi begitu heboh bukan karena perundang-undangannya, tetapi karena ada Freeport dalam isu itu. Freeport adalah isu yang begitu seksi.

Demikian disampaikan pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio, dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (5/12). Menurut dia, respons luar biasa dari publik salah satunya karena sidang MKD di DPR tidak fokus kepada persoalan etika Setya Novanto

Menurutnya, akan sangat mudah menetapkan apakah Novanto melanggar etika atau tidak. Hal itu bisa terjawab dalam sidang atas Novanto pada Senin mendatang di MKD.


"Tapi yang penting menurut saya, sidang MKD mengungkap berbagai misteri yang sebelumnya kita tidak tahu. Kenapa Sudirman Said pertaruhkan banyak hal untuk melaporkan ini? Kan begitu rekaman diungkapkan banyak hal tak perlu diketahui publik akhirnya terbuka. Luhut Panjaitan pun mengatakan dia siap membongkar,” jelas Hendri.

Jadi, menurut Hendri, ada plus minus yang didapatkan rakyat dari sidang MKD. Plusnya adalah membongkar berbagai hal yang selama ini rakyat tak tahu. Minusnya, sidang MKD begitu bertele-tele.

"Jadi, kalau sidang MKD ini hanya untuk menurunkan Setnov, menurut saya terlalu kecil, Setelah hari Senin itu juga selesai,” tegasnya.

Hendri menyatakan, "Dramaturgi Freeport" akan selesai atau tidak itu tergantung pada tujuannya.

"Kalau cuma turunkan Setnov, Senin juga bisa turun. Dia sudah jelas melanggar etika karena hadir dalam pertemuan itu. Seharusnya kasus ini kembali ke fokus utamanya yaitu Freeport di Indonesia,” tutur Hendri. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya