Seharusnya Jokowi Ambil Alih Urusan Freeport

Dalam situasi kisruh begini, Presiden Joko Widodo harus mengetahui persis semua isi pembicaraan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia terkait pemenuhan kewajiban yang diperintahkan UU maupun dalam renegosiasi.

Demikian disarankan analis dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Dani Setiawan, saat diwawancara Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (4/12).

Dani mengaku pesimis terhadap kinerja Sofyan Djalil selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Sofyan mewarisi tugas pendahulunya, Andrinof Chaniago, dalam menyusun daftar kewajiban Freeport untuk memenuhi standarisasi izin tambang di Indonesia.

"Presiden harus pastikan semua pembicaraan soal Freeport harus diketahuinya, untuk menutup peluang penyalahgunaan wewenang dan makin membahayakan posisi presiden," kata Dani.

Dani meyakini, Jokowi sedang melakukan penataan terhadap kekuatan politik di sekelilingnya. Sedang terjadi penyaringan ulang terhadap orang-orang yang dipercaya presiden.

Kalau presiden tidak mau mengambil alih tanggung jawab negosiasi dengan Freeport, ia harus mendelegasikannya kepada menteri yang tepat berdasar tugas pokok maupun latar belakang personalnya.

"Cari yang lebih bisa dipercaya memegang mandat itu," serunya.

Namun, jika Jokowi ingin mengambil alih tanggung jawab itu, Dani menilainya akan lebih baik.

"Kalau Jokowi mau ambil inisiatif ini, itu akan bagus sekali," ucapnya. [ald]