DPR Tetap Tak Setuju Dibentuk BUMN Khusus

Usulan pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Migas baru, yang disebut-sebut berlabel BUMN Khusus tetap akan ditolak oleh DPR.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Syaiful Islam menegaskan pembentukan BUMN-K tidak diperlukan karena membutuhkan biaya yang besar. Selain itu juga tidak efisien bagi keuangan negara.

"Pemerintah tidak perlu memaksakan pembentukan BUMN migas baru. Berdayakan saja BUMN yang sudah ada," ujar Syaiful Islam, dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Jumat (4/12).

Keberadaan Pertamina sebagai BUMN Migas sejauh dinilainya sudah cukup baik. Jika pun ada yang kurang, maka hanya perlu perbaikan baik dari sisi manajemen maupun sumber daya manusia.

Ia yakin jika dioptimalkan lagi dalam mengelola hulu dan hilir migas, maka Pertamina bisa menjadi perusahaan kelas dunia.

"Bukan itu saja, seperti yang diusulkan pemerintah, bahwa PGN juga ingin digabungkan ke Pertamina, maka akan menjadi entitas yang sangat besar," jelasnya.[wid]