Berita

Rachmawati Soekarnoputri/net

Politik

Kasus Setya Novanto, Setitik Noktah Dari Potret Hitam Penguasa Negeri

JUMAT, 04 DESEMBER 2015 | 12:17 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Mayoritas penguasa di Indonesia adalah pebisnis, pedagang atau "beking" pedagang. Jadi bisa dikatakan, kasus etik Ketua DPR RI, Setya Novanto (SN), terkait pertemuannya dengan Freeport Indonesia adalah setitik noktah dari keseluruhan potret hitam penguasa negeri.

Demikian disampaikan politisi senior, Rachmawati Soekarnoputri, kepada wartawan, Jumat (4/12).

"Marilah berkaca. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa penguasa di negeri ini mayoritas adalah pebisnis, pedagang atau menjadi beking pedagang," kata Rachmawati Soekarnoputri.


"Jangankan SN, sebut saja Luhut Panjaitan, siapa tidak tahu JK, bahkan Jokowi menang Pilpres dengan sembilan taipan. Megawati terkait skandal BLBI, dan Pak Harto pun dikelilingi para konglomerat hitam," lanjutnya.
 
Putri Bung Karno ini mengibaratkan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD DPR RI) dalam perkara Novanto bagai membuang garam di lautan.

"Setitik noktah dari potret hitam penguasa negeri ini," sebutnya.

Menurutnya, para pejabat tidak sekelas negarawan, melainkan pebisnis dengan kedok pejabat. Abuse of power, korupsi kolusi nepotisme (KKN), menjadi postur penguasa sejak Orde Baru sampai sekarang,

Kondisi tersebut, lanjut Rachma, diperparah dengan konstitusi liberal kapitalistik yang menjadi payung perbuatan jahat para pejabat. Salah satu buktinya mega korupsi BLBI yang sampai sekarang tak tersentuh hukum. Ini disebabkan institusi pemberantasn korupsi (KPK) yang sudah dikooptasi kekuasaan.

"Lebih celakanya, rezim penguasa menjadi proxy,  antek kapitalis asing. Ini tidak bisa diteruskan. Sampai dunia kiamat pun tidak akan tercapai Indonesia adil, makmur, sejahtera," sesal Rachma. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya