Berita

Rachmawati Soekarnoputri/net

Politik

Kasus Setya Novanto, Setitik Noktah Dari Potret Hitam Penguasa Negeri

JUMAT, 04 DESEMBER 2015 | 12:17 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Mayoritas penguasa di Indonesia adalah pebisnis, pedagang atau "beking" pedagang. Jadi bisa dikatakan, kasus etik Ketua DPR RI, Setya Novanto (SN), terkait pertemuannya dengan Freeport Indonesia adalah setitik noktah dari keseluruhan potret hitam penguasa negeri.

Demikian disampaikan politisi senior, Rachmawati Soekarnoputri, kepada wartawan, Jumat (4/12).

"Marilah berkaca. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa penguasa di negeri ini mayoritas adalah pebisnis, pedagang atau menjadi beking pedagang," kata Rachmawati Soekarnoputri.


"Jangankan SN, sebut saja Luhut Panjaitan, siapa tidak tahu JK, bahkan Jokowi menang Pilpres dengan sembilan taipan. Megawati terkait skandal BLBI, dan Pak Harto pun dikelilingi para konglomerat hitam," lanjutnya.
 
Putri Bung Karno ini mengibaratkan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD DPR RI) dalam perkara Novanto bagai membuang garam di lautan.

"Setitik noktah dari potret hitam penguasa negeri ini," sebutnya.

Menurutnya, para pejabat tidak sekelas negarawan, melainkan pebisnis dengan kedok pejabat. Abuse of power, korupsi kolusi nepotisme (KKN), menjadi postur penguasa sejak Orde Baru sampai sekarang,

Kondisi tersebut, lanjut Rachma, diperparah dengan konstitusi liberal kapitalistik yang menjadi payung perbuatan jahat para pejabat. Salah satu buktinya mega korupsi BLBI yang sampai sekarang tak tersentuh hukum. Ini disebabkan institusi pemberantasn korupsi (KPK) yang sudah dikooptasi kekuasaan.

"Lebih celakanya, rezim penguasa menjadi proxy,  antek kapitalis asing. Ini tidak bisa diteruskan. Sampai dunia kiamat pun tidak akan tercapai Indonesia adil, makmur, sejahtera," sesal Rachma. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya