Berita

Rachmawati Soekarnoputri/net

Politik

Kasus Setya Novanto, Setitik Noktah Dari Potret Hitam Penguasa Negeri

JUMAT, 04 DESEMBER 2015 | 12:17 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Mayoritas penguasa di Indonesia adalah pebisnis, pedagang atau "beking" pedagang. Jadi bisa dikatakan, kasus etik Ketua DPR RI, Setya Novanto (SN), terkait pertemuannya dengan Freeport Indonesia adalah setitik noktah dari keseluruhan potret hitam penguasa negeri.

Demikian disampaikan politisi senior, Rachmawati Soekarnoputri, kepada wartawan, Jumat (4/12).

"Marilah berkaca. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa penguasa di negeri ini mayoritas adalah pebisnis, pedagang atau menjadi beking pedagang," kata Rachmawati Soekarnoputri.


"Jangankan SN, sebut saja Luhut Panjaitan, siapa tidak tahu JK, bahkan Jokowi menang Pilpres dengan sembilan taipan. Megawati terkait skandal BLBI, dan Pak Harto pun dikelilingi para konglomerat hitam," lanjutnya.
 
Putri Bung Karno ini mengibaratkan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD DPR RI) dalam perkara Novanto bagai membuang garam di lautan.

"Setitik noktah dari potret hitam penguasa negeri ini," sebutnya.

Menurutnya, para pejabat tidak sekelas negarawan, melainkan pebisnis dengan kedok pejabat. Abuse of power, korupsi kolusi nepotisme (KKN), menjadi postur penguasa sejak Orde Baru sampai sekarang,

Kondisi tersebut, lanjut Rachma, diperparah dengan konstitusi liberal kapitalistik yang menjadi payung perbuatan jahat para pejabat. Salah satu buktinya mega korupsi BLBI yang sampai sekarang tak tersentuh hukum. Ini disebabkan institusi pemberantasn korupsi (KPK) yang sudah dikooptasi kekuasaan.

"Lebih celakanya, rezim penguasa menjadi proxy,  antek kapitalis asing. Ini tidak bisa diteruskan. Sampai dunia kiamat pun tidak akan tercapai Indonesia adil, makmur, sejahtera," sesal Rachma. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya