Berita

Rachmawati Soekarnoputri/net

Politik

Kasus Setya Novanto, Setitik Noktah Dari Potret Hitam Penguasa Negeri

JUMAT, 04 DESEMBER 2015 | 12:17 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Mayoritas penguasa di Indonesia adalah pebisnis, pedagang atau "beking" pedagang. Jadi bisa dikatakan, kasus etik Ketua DPR RI, Setya Novanto (SN), terkait pertemuannya dengan Freeport Indonesia adalah setitik noktah dari keseluruhan potret hitam penguasa negeri.

Demikian disampaikan politisi senior, Rachmawati Soekarnoputri, kepada wartawan, Jumat (4/12).

"Marilah berkaca. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa penguasa di negeri ini mayoritas adalah pebisnis, pedagang atau menjadi beking pedagang," kata Rachmawati Soekarnoputri.


"Jangankan SN, sebut saja Luhut Panjaitan, siapa tidak tahu JK, bahkan Jokowi menang Pilpres dengan sembilan taipan. Megawati terkait skandal BLBI, dan Pak Harto pun dikelilingi para konglomerat hitam," lanjutnya.
 
Putri Bung Karno ini mengibaratkan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD DPR RI) dalam perkara Novanto bagai membuang garam di lautan.

"Setitik noktah dari potret hitam penguasa negeri ini," sebutnya.

Menurutnya, para pejabat tidak sekelas negarawan, melainkan pebisnis dengan kedok pejabat. Abuse of power, korupsi kolusi nepotisme (KKN), menjadi postur penguasa sejak Orde Baru sampai sekarang,

Kondisi tersebut, lanjut Rachma, diperparah dengan konstitusi liberal kapitalistik yang menjadi payung perbuatan jahat para pejabat. Salah satu buktinya mega korupsi BLBI yang sampai sekarang tak tersentuh hukum. Ini disebabkan institusi pemberantasn korupsi (KPK) yang sudah dikooptasi kekuasaan.

"Lebih celakanya, rezim penguasa menjadi proxy,  antek kapitalis asing. Ini tidak bisa diteruskan. Sampai dunia kiamat pun tidak akan tercapai Indonesia adil, makmur, sejahtera," sesal Rachma. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya