Berita

Agus Santoso:net

Wawancara

WAWANCARA

Agus Santoso: Dana Teroris dari Australia & Timteng, Ada Yang Diolah Untuk Usaha Dealer

JUMAT, 04 DESEMBER 2015 | 08:58 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Ancaman aksi terorisme bisa jadi meningkat dalam beberapa waktu ke depan. Intelijen Indonesia kudu meningkatkan kewaspadaannya. Peningkatan anca­man teror tersebut menyusul 'mudiknya' ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Suriah. Ancaman teror itu dilengkapi dengan hasil deteksi dini adanya aliran dana pembiayaan terorisme dari Australia ke Indonesia sebe­sar Rp 7 miliar. Aliran dana teroris itu diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) setelah bekerja sama dengan Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac).
 
Selain aliran dana dari Australia, diungkapkan Wakil Kepala PPATK Agus Santoso, jaringan teroris Indonesia juga dapat dana gelondongan yang lebih besar lagi. Ketika jaringan teroris sudah kembali dan mendapatkan logis­tik besar, maka praktis semua kalangan harus meningkatkan ke­waspadaan. Sejatinya selain da­pat dana dari Australia, jaringan teroris mendapat dana dari negara mana saja, berikut pemaparan Agus Santoso saat diwawancarai Rakyat Merdeka.

Selain dari Australia apakah Anda juga mendeteksi aliran dana lain yang masuk ke jar­ingan teroris?
Ada juga saya melihat kiriman uang dari negara-negara Timur Tengah.

Ada juga saya melihat kiriman uang dari negara-negara Timur Tengah.

Berapa banyak aliran dana terorisme dari Timur Tengah?
Kalau dari Timur Tengah kan dari banyak negara. Jumlahnya lebih besar tentunya (daripada Australia).

Penelusuran PPATK, dana tersebut digunakan untuk keperluan apa saja?
Penggunaannya sama. Istilah kita mengkategorikannya buat mengumpulkan orang seperti latihan, membeli senjata, ada juga yang mencampurkan den­gan usaha.

Bentuk usahanya seperti apa?
Jadi ada yang membuat usaha toko herbal, toko buku, garment, konstruksi, kendaraan bermo­tor, dan toko kimia. Nah toko kimia ini harus menjadi perhatian Badan POM ya. Seharusnya agar lebih rigid dalam mengeluarkan izin untuk bisa buka toko bahan kimia terutama untuk bahan yang bisa dijadikan peledak. Kalau mereka sudah punya toko kimia, menjadi rawan sebetulnya.

Kenapa mereka juga mendi­rikan usaha?
Karena mereka tahu, kalau kirim langsung itu ketahuan sama kita. Karena kan Densus punya data terduga jaringan. Sehingga mereka masuk ke usa­ha-usaha yang legal gitu. Usaha garmen, konstruksi, dealer mo­bil, supaya mereka juga punya income sendiri.

Apa ada yang sudah diproseshukum?
Untuk teroris, yang sudah kita proses hukum ada sekitar 1.000 kasus. Yang terkait dengan Undang-Undang Pembiayaan Terorisme Nomor 13 tahun 2009, sudah ada 14 kasus yang sudah pernah disidang. Ini kan sebetul­nya jenis delik baru, orang kalau menyumbang, meminjamkan dana untuk tujuan teroris itu sekarang dipidana.

Dana yang masuk dari Timur Tengah itu sebagian besar disponsori siapa?
Kita kurang tahu kalau yang di luar negeri, yang kita tahu yang nerimanya aja.

Kalau boleh tahu, dana ini mengalir ke rekening mana saja?
Saya nggak bisa sebutkan nama-namanya. Sebetulnya, yang menyatakan itu jaringan terorisme itu Densus 88, cuma modusnya dia kirim ke peroran­gan, organisasi bisa berbentuk yayasan. Lalu uangnya bisa buat beli senjata dan alat peledak, biaya mengumpulkan orang dan biaya hidup. Jadi setelah dana itu masuk ke Indonesia, dikirim ke berbagai pihak. Ada yang perorangan, ada yang ke organisasi.

Apakah juga mengalir ke jaringan Santoso di Palu?
Itu Densus yang memverifika­si, saya tidak tahu orang-orang itu jaringan apa saya kurang paham detil. Nama-namanya juga kurang hafal saya. Kurang begitu tahu persis.

Jadi pola kerjasama PPATK dengan Densus 88 itu ba­gaimana?
Pola kerja sama kita dengan Densus 88 itu kita follow the money, menelusuri aliran dana maka kita membantu Densus membuka jaringannya. Jadi orang ini nggak bisa mengelak dengan mengatakan tidak menerima dana dari mana pun, atau mengaku tidak kenal. Itu tidak mungkin. Karena ada bukti transaksi pengiriman uangnya. ***

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya