. Skandal perpanjangan kontrak Freeport ternyata memposisikan Menteri ESDM Sudirman Said seperti pahlawan dan sebaliknya menghakimi Ketua DPR Setya Novanto sebagai pecundang. Bahkan di media sosial Setnov sudah divonis bersalah seiring dengan makin populernya tagar #papamintasaham.
"Kalau hanya melihat dari langkah Sudirman melapor ke MKD kemudian sampai tersebarnya transkip rekaman Setnov bersama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (Maroef Sjamsuddin), maka stigma yang berkembang di masyarakat tidak bisa disalahkan. Namun kalau ditarik panjang ke belakang, jelas Sudirman melanggar undang-undang," kata Sekjen Humanika, Sya'roni kepada redaksi, Kamis (3/12).
Tindakan Sudirman yang melanggar hukum antara lain‎ mengizinkan Freeport mengekspor konsentrat meskipun belum membangun smelter, dan mengeluarkan surat yang menjamin perpanjangan kontrak Freeport setelah 2021.
"Kenyataan, melihat Sudirman tampil seperti pahlawan itu yang patut dikoreksi. Status Sudirman tidak lebih baik dari kasus pencatutan oleh Setnov. Keduanya sama saja ingin menangguk keuntungan dari Freeport," imbuh Sya'roni.
Hemat dia, alur cerita menyesatkan yang memposisikan Sudirman seolah-olah jadi pahlawan harus segera dihentikan. Seperti di dunia penyiaran ada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang selalu bertindak jika ada acara televisi yang dianggap menyimpang, maka untuk mengurai skandal Freeport harus ada "KPI" yang menyetop alur cerita menyesatkan terse‎but.
"Jawabannya hanya di tangan Jokowi. Sebagai presiden, Jokowi mestinya segera bertindak memecat anak buahnya yaitu Sudirman yang sudah terbukti memanfaatkan jabatan untuk melayani Freeport," imbuhnya.
Namun, apakah kapasitas Jokowi mampu melakukan itu? Hal ini yang sampai sekarang masih ditunggu-tunggu karena sejak kasusnya meledak, menurut Sya'roni, Jokowi belum pernah tampil mengeluarkan pernyataan yang komprehensif.
Selama ini yang muncul hanya katanya dan katanya yang disampaikan oleh Sudirman, Luhut Panjaitan dan Wapres JK. Pernyataan ketiganya yang saling kontradiktif, bahkan menimbulkan keraguan apakah benar yang disampaikan itu dari Jokowi.
"Sebelum alur cerita ini makin runyam, sebaiknya Jokowi segera bertindak. Publik berharap Jokowi tidak digigit oleh musang berbulu domba yang saat ini tengah mengendap-endap menunggu kelengahan Jokowi," demikian Sya'roni.
[rus]
