‎Pembangunan Mudah Diwujudkan Bila Mayoritas Pilkada Dimenangkan PDIP

. Bila mayoritas calon kepala daerah PDI Perjuangan menang di pilkada serentak maka pembangunan semesta berencana akan mudah diwujudkan sebab pemerintah pusat, struktur partai dan pemerintah daerah bisa sinergi.‎

Komitmen untuk bersinergi itu terungkap ketika jajaran DPP PDI Perjuangan yang dipimpin Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pemenangan calon gubernur-wakil gubernur Soeryo Respationo-Anshar Ahmad, Minggu (29/11). 

‎"Dengan semua resources yang kita punya, kita mengembangkan kemandirian nasional," kata Megawati. 

‎Dalam kunjungannya, Megawati didampingi jajaran petinggi DPP PDIP dan sejumlah anggota DPR RI. Yakni Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDIP Sukur Nababan, serta anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Masinton Pasaribu, dan Dwi Ria Latifah. Selain berkampanye, Megawati dan rombongan menyempatkan diri mengunjungi Galangan Kapal milik PT. Anggrek Hitam, di Batam.‎

‎Pernyataan Megawati itu lalu dijelaskan lebih jauh oleh para legislatornya. Anggota Komisi IX DPR RI dari PDIP, Rieke Diah Pitaloka, menyatakan PDIP memiliki sistem Sinergi Tiga Pilar Partai. Yakni bagaimana kader di eksekutif, struktur partai, dan legislatif, bisa bekerja sama dalam memastikan perwujudan pembangunan nasional berbasis Trisakti. ‎

Wasekjen DPP PDIP yang juga Anggota Komisi V DPR RI, Eriko Sotarduga, menyatakan melalui DPR RI, pihaknya akan berusaha agar kebijakan-kebijakan Pusat bisa sejalan dengan kebutuhan daerah. ‎Misalnya, pembangunan Balai Latihan Kerja sehingga bisa menjadi lembaga yang memberi sertifikasi pekerja galangan, dipastikan akan didorong melalui DPR RI. 

‎"Pemerintahan pusat sudah datang dari PDI-P dimana ada Pak Jokowi. Nanti nyambung ke Pak Soeryo di Batam. Lalu kami legislatif akan mendukung. Tentu manfaat terbesar semua ini akan diterima warga Kepulauan Riau," tegas Eriko. 

‎Eriko menambahkan, pihaknya akan mendorong perbankan nasional mengeluarkan pembiayaan sehingga pesanan kapal untuk kebutuhan nasional dikerjakan di dalam negeri. 

‎Sukur Nababan yang duduk di Komisi V DPR RI, menyatakan bahwa harus diakui negara tetangga kerap lebih siap dibanding Indonesia di dalam menghadapi persaingan global. Walau demikian, dia menjanjikan pihaknya akan segera memastikan adanya legislasi yang mendorong Badan Sertifikasi Nasional berfungsi sekaligus untuk para pekerja galangan kapal. 

‎"Kita juga akan minta supaya Badan Sertifikasi Nasional bisa bekerja sama sehingga sertifikasi pekerja galangan kapal bisa dilaksanakan," tegas Sukur. ‎[ysa]‎