. Terserah saja bila Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menilai dan menganggp helikopter Agus‎ta Westland 101 sebagai heli terbaik untuk Presiden. Namun juga perlu dicatat Luhut bahwa ketika pemerintah membelinya dengan uang rakyat maka pemerintah harus taat pada UU yang ada.
Demikian disampaikan anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 27/11). ‎
"Pemerintah harus taat pada UU 16/2012 tentang industri pertahanan. Dimana tidak dibenarkan membeli alat utama dari luar negeri , bila didalam negri sudah mampu membuatnya," kata TB Hasanuddin, terkait dengan omongan Luhut bahwa dipastikan helikopter kepresidenan jenis AgustaWestland AW101 buatan Italia menjadi pilihan terbaik untuk Presiden Joko Widodo.
‎TB Hasanuddin mengingatkan bahwa Super Puma produk PT DI sudah dipakai sejak presiden Suharto sampai presiden SBY, dan hasilnya cukup handal dan aman.
TB Hasanuddin melanjutkan, andaikan pemerintah tetap akan memaksa membeli helikopter AW 101 produk Itali/Inggris, juga tetap ada aturan yang mewajibkan Agusta Italia wajib menggandeng industri pertahanan dalam negeri, dalam hal ini PT DI. Tanpa kerja sama dengan industri pertahanan maka itu juga merupakan pelanggaran serius terhadap UU.
"Saran saya tetaplah menggunakan Super Puma produk dalam negeri, banggalah dengan karya anak bangsa . Saatnya kita menunjukan rasa nasionalisme," demikian TB Hasanuddin. [ysa]‎
