Berita

Satu Tahun Jokowi-JK Terbukti Bidang Hukum Kian Berdaulat

RABU, 25 NOVEMBER 2015 | 06:15 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Dalam satu tahun ini, sudah banyak yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK dan menunjukkan beberapa perbaikan. Tentu saja perbaikan ini harus diapresiasi. Pun demikian bila ada kekurangan, pemerintah tak perlu segan untuk menerima masukan dari publik dan lalu memperbaikinya lagi.

"Kita harus banyak mendengar. Kalau ada kekurangan, kita juga tidak boleh segan mendengar masukan dan memperbaikinya," kata politikus PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, dalam diskusi dengan tema "Mengukur Kinerja Kabinet Kerja" yang digelar The Habibie Center di Hotel Le Meredien, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa malam (24/11).

Terkait dengan kebijakan ekonomi, anggota Komisi XI ini meminta pemerintah tak perlu membuat target ekonomi yang terlalu tinggi di tengah kondisi ekonomi yang sedang tak terlalu baik. Target ekonomi harus dibuat realitis sehingga tak ada pengusaha yang merasa dikejar-kejar petugas pajak karena untuk memenuhi target tersebut. Artinya, pemerintah harus membuat ekonomi semakin kondusif.


Di bidang hukum, Maruarar mengatakan bahwa penegakkan hukum harus dilakukan tanpa harus membuat kegaduhan. Di awal-awal pemerintahan, terkait dengan masalah hukum ini, memang ada perbedaan di antara polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun kini, Polri, KPK dan Kejaksaan sudah semakin dan lebih bersinergi.

"Dalam bidang hukum, hukuman mati bagi bandar narkoba yang dilakukan Kejaksaan sudah mendapat dukungan publik yang sangat tinggi, sekitar 84 persen rakyat Indonesia mendukungnya. Dan ini menunjukkan negara kita berdaulat dalam bidang hukum meskipun banyak negara besar yang menolak kebijakan ini," ungkap Maruarar.

Terkait dengan kondisi politik, Maruarar mengatakan bahwa memang di awal-awal transisi pemerintahan, dikotomi politik antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) cukup terasa. Namun kini sudah sangat cair sehingga misalnya banyak kebijakan pemerintah didukung dan disetujui DPR yang didominasi KMP. Misalnya terkait dengan APBNP 2015, APBN 2016, pemilihan Kepala BIN, Panglima TNI dan juga Kapolri.

"Ini artinya kondisi politik juga sudah cukup stabil," ungkap Maruarar. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya