Berita

Satu Tahun Jokowi-JK Terbukti Bidang Hukum Kian Berdaulat

RABU, 25 NOVEMBER 2015 | 06:15 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Dalam satu tahun ini, sudah banyak yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK dan menunjukkan beberapa perbaikan. Tentu saja perbaikan ini harus diapresiasi. Pun demikian bila ada kekurangan, pemerintah tak perlu segan untuk menerima masukan dari publik dan lalu memperbaikinya lagi.

"Kita harus banyak mendengar. Kalau ada kekurangan, kita juga tidak boleh segan mendengar masukan dan memperbaikinya," kata politikus PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, dalam diskusi dengan tema "Mengukur Kinerja Kabinet Kerja" yang digelar The Habibie Center di Hotel Le Meredien, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa malam (24/11).

Terkait dengan kebijakan ekonomi, anggota Komisi XI ini meminta pemerintah tak perlu membuat target ekonomi yang terlalu tinggi di tengah kondisi ekonomi yang sedang tak terlalu baik. Target ekonomi harus dibuat realitis sehingga tak ada pengusaha yang merasa dikejar-kejar petugas pajak karena untuk memenuhi target tersebut. Artinya, pemerintah harus membuat ekonomi semakin kondusif.


Di bidang hukum, Maruarar mengatakan bahwa penegakkan hukum harus dilakukan tanpa harus membuat kegaduhan. Di awal-awal pemerintahan, terkait dengan masalah hukum ini, memang ada perbedaan di antara polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun kini, Polri, KPK dan Kejaksaan sudah semakin dan lebih bersinergi.

"Dalam bidang hukum, hukuman mati bagi bandar narkoba yang dilakukan Kejaksaan sudah mendapat dukungan publik yang sangat tinggi, sekitar 84 persen rakyat Indonesia mendukungnya. Dan ini menunjukkan negara kita berdaulat dalam bidang hukum meskipun banyak negara besar yang menolak kebijakan ini," ungkap Maruarar.

Terkait dengan kondisi politik, Maruarar mengatakan bahwa memang di awal-awal transisi pemerintahan, dikotomi politik antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) cukup terasa. Namun kini sudah sangat cair sehingga misalnya banyak kebijakan pemerintah didukung dan disetujui DPR yang didominasi KMP. Misalnya terkait dengan APBNP 2015, APBN 2016, pemilihan Kepala BIN, Panglima TNI dan juga Kapolri.

"Ini artinya kondisi politik juga sudah cukup stabil," ungkap Maruarar. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

KPK: Capres hingga Kepala Daerah Idealnya Tidak Karbitan

Minggu, 26 April 2026 | 17:35

Victor Orban Angkat Kaki dari Parlemen Hongaria, Fokus Benahi Partai

Minggu, 26 April 2026 | 17:18

Menlu Iran Temui Sultan Oman setelah Mediasi di Pakistan Gagal

Minggu, 26 April 2026 | 16:38

Respons Dedi Mulyadi Disindir "Shut Up KDM"

Minggu, 26 April 2026 | 16:37

PAD Retribusi Sampah Bocor Rp20 Miliar, Baunya di Saku Birokrat?

Minggu, 26 April 2026 | 16:01

Beyond Nostalgia ALJIRO Dorong Alumni Berperan untuk SDM

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Tersangka Penembakan Gala Dinner Wartawan Incar Pejabat Trump

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Comeback Sempurna di Bawah Keteduhan Trembesi

Minggu, 26 April 2026 | 15:42

Dua Laksamana Masuk Bursa Kuat KSAL

Minggu, 26 April 2026 | 15:40

Daycare Lakukan Kekerasan Harus Dicabut Izin dan Pelaku Dipenjara

Minggu, 26 April 2026 | 14:57

Selengkapnya