Berita

Luhut Binsar Panjaitan:net

Wawancara

WAWANCARA

Luhut Binsar Panjaitan: Tak Ada Moratorium Hukuman Mati, Di Australia Saya Bahas Kondisi Perekonomian Indonesia

SELASA, 24 NOVEMBER 2015 | 08:57 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Jenderal Luhut belum lama ini baru kembali dari lawa­tannya ke Australia. Di sana dia melakukan pertemuan dengan sejumlah petinggi negeri kanguru. Diakuinya saat kunjungan, dia sempat diajak ngobrol terkait wacana moratorium hukuman mati dengan pemerintah Australia. Namun, purnawirawan Jenderal TNI itu meno­lak membahas isu itu. Sampai di Tanah Air, isu itu jadi heboh. Luhut pun berupaya untuk meyakinkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk terus menjalankan hukuman mati utamanya bagi bandar narkoba. "Soal hukuman mati, kita jalan terus kok," ujar Luhut Pan­jaitan ketika dihubungi Rakyat Merdeka. Berikut petikan wawancaranya;

Apakah benar ada percakapan dan kesepakatan berupa moratorium hukuman mati dengan pemerintah Australia?
Wah, itu tidak ada. Tidak ada moratorium. Kita jalan terus.

Mengapa muncul percaka­pan seputar moratorium huku­man mati dengan Australia?

Mengapa muncul percaka­pan seputar moratorium huku­man mati dengan Australia?
Ini kan pertemuan bukan membahas moratorium hukuman mati. Kita bahas tentang kondisi perekonomian Indonesia.

Bagaimana sikap pemerin­tah Indonesia dengan adanya moratorium hukuman mati dengan Australia?
Lah, tidak ada itu. Tidak ada moratorium hukuman mati. Di sana bahas perekonomian. Kita, Indonesia jalan terus dengan hu­kuman mati yang sudah ditetap­kan. Sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan adanya moratorium hukuman mati itu.

Lalu, apa saja yang dibi­carakan dengan Pemerintah Australia?
Yang kita bicarakan dan saya jelaskan ya Indonesia sedang fokus dululah membenahi per­ekonomian kita. Posisi ekonomi kita sedang perlu pembenahan yang segera dilakukan. Itu saja, bukan soal moratorium huku­man mati loh.

Apa saja bidang pereko­nomian yang dibicarakan dengan Australia?
Banyak yang kita bahas. Soal kerja sama membangun perekono­mian yang baik. Mereka (Australia) tertarik dengan pengembangan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mencapai 5 persen dalam enam bulan tera­khir tahun ini, dan diperlukan lebih banyak lagi investasi asing guna membantu pembangunan infrastruktur di Indonesia, dalam kebijakan yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo sekarang ini. Kondisi perekonomian Indonesia membutuhkan konsentrasi dan fokus untuk pembenahan. Itu sajalah dulu yang kita pikirkan dan kerjakan.

Di sektor apa saja kerja sama yang dibicarakan den­gan Australia?
Banyak. Ada banyak itu. Hal-hal kerja sama dengan Indonesia untuk pembangunan perekono­mian. Yang besar-besar, yang bagus-bagus. Ya, banyaklah.

Jadi tidak benar ada mora­torium mengenai hukuman mati yang dibicarakan dengan Australia?
Saya katakan, kita fokus pa­da pembenahan perekonomian. Kemarin itu penjelasan (kepada pers) juga soal perekonomian kita. Kalau soal hukuman mati, tidak ada. Kita jalan terus kok. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Gandeng Boulevard Coffee, Bank Syariah Nasional Perkuat Ekosistem Transaksi Masyarakat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 17:23

15 Tahun Mengaspal, 70 Mitra Driver Dapat Hadiah Umrah dari Gojek

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16:11

AADI Laporkan Pengalihan Saham Hasil Buyback Lewat Bursa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:12

Kebakaran di Belakang RS PIK, Asap Tebal Membubung

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:11

Peradi Profesional Jakarta Dilantik, Harris Arthur: Integritas Adalah Marwah Advokat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:02

Purbaya Girang, Danantara Setor Dividen Rp120 Triliun ke Kas Negara

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:56

Chevron Siap Perluas Proyek Minyak di Venezuela

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:39

Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Operator Wajib Beri Pilihan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:26

Amandemen UUD 1945 Didahului Pemufakatan Jahat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:12

Aktivis Senior Ingatkan Sudah Saatnya Kembali ke UUD 1945 Asli

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13:39

Selengkapnya