Berita

Luhut Binsar Panjaitan:net

Wawancara

WAWANCARA

Luhut Binsar Panjaitan: Tak Ada Moratorium Hukuman Mati, Di Australia Saya Bahas Kondisi Perekonomian Indonesia

SELASA, 24 NOVEMBER 2015 | 08:57 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Jenderal Luhut belum lama ini baru kembali dari lawa­tannya ke Australia. Di sana dia melakukan pertemuan dengan sejumlah petinggi negeri kanguru. Diakuinya saat kunjungan, dia sempat diajak ngobrol terkait wacana moratorium hukuman mati dengan pemerintah Australia. Namun, purnawirawan Jenderal TNI itu meno­lak membahas isu itu. Sampai di Tanah Air, isu itu jadi heboh. Luhut pun berupaya untuk meyakinkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk terus menjalankan hukuman mati utamanya bagi bandar narkoba. "Soal hukuman mati, kita jalan terus kok," ujar Luhut Pan­jaitan ketika dihubungi Rakyat Merdeka. Berikut petikan wawancaranya;

Apakah benar ada percakapan dan kesepakatan berupa moratorium hukuman mati dengan pemerintah Australia?
Wah, itu tidak ada. Tidak ada moratorium. Kita jalan terus.

Mengapa muncul percaka­pan seputar moratorium huku­man mati dengan Australia?

Mengapa muncul percaka­pan seputar moratorium huku­man mati dengan Australia?
Ini kan pertemuan bukan membahas moratorium hukuman mati. Kita bahas tentang kondisi perekonomian Indonesia.

Bagaimana sikap pemerin­tah Indonesia dengan adanya moratorium hukuman mati dengan Australia?
Lah, tidak ada itu. Tidak ada moratorium hukuman mati. Di sana bahas perekonomian. Kita, Indonesia jalan terus dengan hu­kuman mati yang sudah ditetap­kan. Sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan adanya moratorium hukuman mati itu.

Lalu, apa saja yang dibi­carakan dengan Pemerintah Australia?
Yang kita bicarakan dan saya jelaskan ya Indonesia sedang fokus dululah membenahi per­ekonomian kita. Posisi ekonomi kita sedang perlu pembenahan yang segera dilakukan. Itu saja, bukan soal moratorium huku­man mati loh.

Apa saja bidang pereko­nomian yang dibicarakan dengan Australia?
Banyak yang kita bahas. Soal kerja sama membangun perekono­mian yang baik. Mereka (Australia) tertarik dengan pengembangan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mencapai 5 persen dalam enam bulan tera­khir tahun ini, dan diperlukan lebih banyak lagi investasi asing guna membantu pembangunan infrastruktur di Indonesia, dalam kebijakan yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo sekarang ini. Kondisi perekonomian Indonesia membutuhkan konsentrasi dan fokus untuk pembenahan. Itu sajalah dulu yang kita pikirkan dan kerjakan.

Di sektor apa saja kerja sama yang dibicarakan den­gan Australia?
Banyak. Ada banyak itu. Hal-hal kerja sama dengan Indonesia untuk pembangunan perekono­mian. Yang besar-besar, yang bagus-bagus. Ya, banyaklah.

Jadi tidak benar ada mora­torium mengenai hukuman mati yang dibicarakan dengan Australia?
Saya katakan, kita fokus pa­da pembenahan perekonomian. Kemarin itu penjelasan (kepada pers) juga soal perekonomian kita. Kalau soal hukuman mati, tidak ada. Kita jalan terus kok. ***

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Noel Pede Didampingi Munarman

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:17

Arief Hidayat Akui Gagal Jaga Marwah MK di Perkara Nomor 90, Awal Indonesia Tidak Baik-baik Saja

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:13

Ronaldo Masuki Usia 41: Gaji Triliunan dan Saham Klub Jadi Kado Spesial

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:08

Ngecas Handphone di Kasur Diduga Picu Kebakaran Rumah Pensiunan PNS

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:00

Pegawai MBG Jadi PPPK Berpotensi Lukai Rasa Keadilan Guru Honorer

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:51

Pansus DPRD akan Awasi Penyerahan Fasos-Fasum

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:32

Dubes Sudan Ceritakan Hubungan Istimewa dengan Indonesia dan Kudeta 2023 yang Didukung Negara Asing

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:27

Mulyono, Anak Buah Purbaya Ketangkap KPK

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:20

Aktivis Guntur 49 Pandapotan Lubis Meninggal Dunia

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:08

Liciknya Netanyahu

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:06

Selengkapnya