Berita

Luhut Binsar Panjaitan:net

Wawancara

WAWANCARA

Luhut Binsar Panjaitan: Tak Ada Moratorium Hukuman Mati, Di Australia Saya Bahas Kondisi Perekonomian Indonesia

SELASA, 24 NOVEMBER 2015 | 08:57 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Jenderal Luhut belum lama ini baru kembali dari lawa­tannya ke Australia. Di sana dia melakukan pertemuan dengan sejumlah petinggi negeri kanguru. Diakuinya saat kunjungan, dia sempat diajak ngobrol terkait wacana moratorium hukuman mati dengan pemerintah Australia. Namun, purnawirawan Jenderal TNI itu meno­lak membahas isu itu. Sampai di Tanah Air, isu itu jadi heboh. Luhut pun berupaya untuk meyakinkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk terus menjalankan hukuman mati utamanya bagi bandar narkoba. "Soal hukuman mati, kita jalan terus kok," ujar Luhut Pan­jaitan ketika dihubungi Rakyat Merdeka. Berikut petikan wawancaranya;

Apakah benar ada percakapan dan kesepakatan berupa moratorium hukuman mati dengan pemerintah Australia?
Wah, itu tidak ada. Tidak ada moratorium. Kita jalan terus.

Mengapa muncul percaka­pan seputar moratorium huku­man mati dengan Australia?

Mengapa muncul percaka­pan seputar moratorium huku­man mati dengan Australia?
Ini kan pertemuan bukan membahas moratorium hukuman mati. Kita bahas tentang kondisi perekonomian Indonesia.

Bagaimana sikap pemerin­tah Indonesia dengan adanya moratorium hukuman mati dengan Australia?
Lah, tidak ada itu. Tidak ada moratorium hukuman mati. Di sana bahas perekonomian. Kita, Indonesia jalan terus dengan hu­kuman mati yang sudah ditetap­kan. Sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan adanya moratorium hukuman mati itu.

Lalu, apa saja yang dibi­carakan dengan Pemerintah Australia?
Yang kita bicarakan dan saya jelaskan ya Indonesia sedang fokus dululah membenahi per­ekonomian kita. Posisi ekonomi kita sedang perlu pembenahan yang segera dilakukan. Itu saja, bukan soal moratorium huku­man mati loh.

Apa saja bidang pereko­nomian yang dibicarakan dengan Australia?
Banyak yang kita bahas. Soal kerja sama membangun perekono­mian yang baik. Mereka (Australia) tertarik dengan pengembangan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mencapai 5 persen dalam enam bulan tera­khir tahun ini, dan diperlukan lebih banyak lagi investasi asing guna membantu pembangunan infrastruktur di Indonesia, dalam kebijakan yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo sekarang ini. Kondisi perekonomian Indonesia membutuhkan konsentrasi dan fokus untuk pembenahan. Itu sajalah dulu yang kita pikirkan dan kerjakan.

Di sektor apa saja kerja sama yang dibicarakan den­gan Australia?
Banyak. Ada banyak itu. Hal-hal kerja sama dengan Indonesia untuk pembangunan perekono­mian. Yang besar-besar, yang bagus-bagus. Ya, banyaklah.

Jadi tidak benar ada mora­torium mengenai hukuman mati yang dibicarakan dengan Australia?
Saya katakan, kita fokus pa­da pembenahan perekonomian. Kemarin itu penjelasan (kepada pers) juga soal perekonomian kita. Kalau soal hukuman mati, tidak ada. Kita jalan terus kok. ***

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya