Kasus Freeport Juga Membuktikan Manajemen Isu Di Pemerintahan Buruk

. Kasus rekaman dan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan Freeport membuktikan bahwa manajemen isu di tataran pemerintah tidak tertata dengan baik, atau dengan kata lain buruk.

Lebih-lebih setelah Menko Polhukam Luhut Pandjaitan membantah laporan Menteri ESDM Sudirman Said.

Demikian disampaikan pengamat politik dari Pusat Studi Keamanan dan Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi, Senin malam (23/11).

"Karena itu Jokowi harus membenahi tata kelola isu. Ini sebenarnya lebih pada tugasnya Kantor Staf Presiden, Setneg, dan Setkab agar isu tidak liar. Kecuali memang by design, karena tidak mungkin semua dilimpahkan ke Presiden," kata Muradi.

Muradi menilai ada tiga faktor yang diduga melatarbelakangi sikap Luhut yang terkesan meninggikan diri, dan menunjukkan adanya pergesekan kekuatan yang belum selesai di internal kabinet.

"Pertama karena merasa punya power, Kedua karena direkaman itu ada nama dia sehingga merasa bersalah dan ketiga mungkin minder politik. Presiden harus mampu mengendalikan Luhut. Apa motif dia? Luhut ini memperkeruh. Dia mestinya banyak menahan diri," tegas Muradi. [ysa]