Berita

Jenderal Badrodin Haiti:net

Wawancara

WAWANCARA

Jenderal Badrodin Haiti: Wacana Moratorium Hukuman Mati Perlu Pertimbangan Matang

SENIN, 23 NOVEMBER 2015 | 08:59 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menanggapi adanya rencana moratorium hukuman mati, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jen­deral Badrodin Haiti menyampaikan, perlu pertimban­gan matang untuk mengambil sikap perlu atau tidaknya dilakukan moratorium hukuman mati. "Sebab, bisa ber­dampak ke mana-mana," ujar Jenderal Badrodin ketika dihubungi Rakyat Merdeka. Berikut petikan wawancara Rakyat Merdeka dengan Jenderal Badrodin Haiti.

Bagaimana menurut Anda rencana moratorium huku­man mati itu?

Kalau itu kan terkait kebi­jakan eksekutor. Polisi hanya melakukan pengamanan, dan mempersiapkan regu penem­bak.

Apakah perlu dilakukan moratorium?

Apakah perlu dilakukan moratorium?
Saya kira, kebijakan apapun yang diambil terkait hukuman mati, pasti menimbulkan pro dan kontra.

Sekarang, apakah kita perlu kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra? Kalau kami, dan juga tentunya eksekutor, jika ada kebijakan, ya kami menjalankan saja.

Jadi, sebaiknya bagaimana dengan moratorium hukuman mati itu?
Saya kira harus dilakukan pertimbangan yang sangat ma­tang. Apakah perlu atau tidak? Perlu dilakukan hal-hal yang lebih prioritas dululah. Sebab kebijakan itu pasti akan ber­dampak luas, berdampak secara politik, berdampak secara sosial, berdampak secara ekonomi. Itu bukan persoalan yang gampang lho. Jadi sangat perlu priori­tas dan pertimbangan matang apakah perlu moratorium itu atau tidak.

Bagaimana aparat hukum, dalam hal ini Kepolisian me­nanggapi hukuman mati?

Kami sebagai pelaksana ke­bijakan, ya kami hanya jalankan kebijakan dan undang-undang yang berlaku.

Soal masukan, ya tentu kami sampaikan masukan. Dan perlu pertimbangan matang untuk membahas itu.

Selain itu apa yang perlu dilakukan?
Saya kira, eksekutor langsung, dalam hal ini Jaksa Agung, juga perlu memberikan masukan tentang hal ini. Jadi, ya tentu perlu dipertimbangkan setiap masukan. Hanya saja, kalau kami melihat, ya lebih baik kita urus yang prioritas bagi negara kita saja dulu. ***

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya