Berita

Jenderal Badrodin Haiti:net

Wawancara

WAWANCARA

Jenderal Badrodin Haiti: Wacana Moratorium Hukuman Mati Perlu Pertimbangan Matang

SENIN, 23 NOVEMBER 2015 | 08:59 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menanggapi adanya rencana moratorium hukuman mati, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jen­deral Badrodin Haiti menyampaikan, perlu pertimban­gan matang untuk mengambil sikap perlu atau tidaknya dilakukan moratorium hukuman mati. "Sebab, bisa ber­dampak ke mana-mana," ujar Jenderal Badrodin ketika dihubungi Rakyat Merdeka. Berikut petikan wawancara Rakyat Merdeka dengan Jenderal Badrodin Haiti.

Bagaimana menurut Anda rencana moratorium huku­man mati itu?

Kalau itu kan terkait kebi­jakan eksekutor. Polisi hanya melakukan pengamanan, dan mempersiapkan regu penem­bak.

Apakah perlu dilakukan moratorium?

Apakah perlu dilakukan moratorium?
Saya kira, kebijakan apapun yang diambil terkait hukuman mati, pasti menimbulkan pro dan kontra.

Sekarang, apakah kita perlu kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra? Kalau kami, dan juga tentunya eksekutor, jika ada kebijakan, ya kami menjalankan saja.

Jadi, sebaiknya bagaimana dengan moratorium hukuman mati itu?
Saya kira harus dilakukan pertimbangan yang sangat ma­tang. Apakah perlu atau tidak? Perlu dilakukan hal-hal yang lebih prioritas dululah. Sebab kebijakan itu pasti akan ber­dampak luas, berdampak secara politik, berdampak secara sosial, berdampak secara ekonomi. Itu bukan persoalan yang gampang lho. Jadi sangat perlu priori­tas dan pertimbangan matang apakah perlu moratorium itu atau tidak.

Bagaimana aparat hukum, dalam hal ini Kepolisian me­nanggapi hukuman mati?

Kami sebagai pelaksana ke­bijakan, ya kami hanya jalankan kebijakan dan undang-undang yang berlaku.

Soal masukan, ya tentu kami sampaikan masukan. Dan perlu pertimbangan matang untuk membahas itu.

Selain itu apa yang perlu dilakukan?
Saya kira, eksekutor langsung, dalam hal ini Jaksa Agung, juga perlu memberikan masukan tentang hal ini. Jadi, ya tentu perlu dipertimbangkan setiap masukan. Hanya saja, kalau kami melihat, ya lebih baik kita urus yang prioritas bagi negara kita saja dulu. ***

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya