Berita

Jenderal Badrodin Haiti:net

Wawancara

WAWANCARA

Jenderal Badrodin Haiti: Wacana Moratorium Hukuman Mati Perlu Pertimbangan Matang

SENIN, 23 NOVEMBER 2015 | 08:59 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menanggapi adanya rencana moratorium hukuman mati, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jen­deral Badrodin Haiti menyampaikan, perlu pertimban­gan matang untuk mengambil sikap perlu atau tidaknya dilakukan moratorium hukuman mati. "Sebab, bisa ber­dampak ke mana-mana," ujar Jenderal Badrodin ketika dihubungi Rakyat Merdeka. Berikut petikan wawancara Rakyat Merdeka dengan Jenderal Badrodin Haiti.

Bagaimana menurut Anda rencana moratorium huku­man mati itu?

Kalau itu kan terkait kebi­jakan eksekutor. Polisi hanya melakukan pengamanan, dan mempersiapkan regu penem­bak.

Apakah perlu dilakukan moratorium?

Apakah perlu dilakukan moratorium?
Saya kira, kebijakan apapun yang diambil terkait hukuman mati, pasti menimbulkan pro dan kontra.

Sekarang, apakah kita perlu kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra? Kalau kami, dan juga tentunya eksekutor, jika ada kebijakan, ya kami menjalankan saja.

Jadi, sebaiknya bagaimana dengan moratorium hukuman mati itu?
Saya kira harus dilakukan pertimbangan yang sangat ma­tang. Apakah perlu atau tidak? Perlu dilakukan hal-hal yang lebih prioritas dululah. Sebab kebijakan itu pasti akan ber­dampak luas, berdampak secara politik, berdampak secara sosial, berdampak secara ekonomi. Itu bukan persoalan yang gampang lho. Jadi sangat perlu priori­tas dan pertimbangan matang apakah perlu moratorium itu atau tidak.

Bagaimana aparat hukum, dalam hal ini Kepolisian me­nanggapi hukuman mati?

Kami sebagai pelaksana ke­bijakan, ya kami hanya jalankan kebijakan dan undang-undang yang berlaku.

Soal masukan, ya tentu kami sampaikan masukan. Dan perlu pertimbangan matang untuk membahas itu.

Selain itu apa yang perlu dilakukan?
Saya kira, eksekutor langsung, dalam hal ini Jaksa Agung, juga perlu memberikan masukan tentang hal ini. Jadi, ya tentu perlu dipertimbangkan setiap masukan. Hanya saja, kalau kami melihat, ya lebih baik kita urus yang prioritas bagi negara kita saja dulu. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya