Berita

Jenderal Badrodin Haiti:net

Wawancara

WAWANCARA

Jenderal Badrodin Haiti: Wacana Moratorium Hukuman Mati Perlu Pertimbangan Matang

SENIN, 23 NOVEMBER 2015 | 08:59 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menanggapi adanya rencana moratorium hukuman mati, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jen­deral Badrodin Haiti menyampaikan, perlu pertimban­gan matang untuk mengambil sikap perlu atau tidaknya dilakukan moratorium hukuman mati. "Sebab, bisa ber­dampak ke mana-mana," ujar Jenderal Badrodin ketika dihubungi Rakyat Merdeka. Berikut petikan wawancara Rakyat Merdeka dengan Jenderal Badrodin Haiti.

Bagaimana menurut Anda rencana moratorium huku­man mati itu?

Kalau itu kan terkait kebi­jakan eksekutor. Polisi hanya melakukan pengamanan, dan mempersiapkan regu penem­bak.

Apakah perlu dilakukan moratorium?

Apakah perlu dilakukan moratorium?
Saya kira, kebijakan apapun yang diambil terkait hukuman mati, pasti menimbulkan pro dan kontra.

Sekarang, apakah kita perlu kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra? Kalau kami, dan juga tentunya eksekutor, jika ada kebijakan, ya kami menjalankan saja.

Jadi, sebaiknya bagaimana dengan moratorium hukuman mati itu?
Saya kira harus dilakukan pertimbangan yang sangat ma­tang. Apakah perlu atau tidak? Perlu dilakukan hal-hal yang lebih prioritas dululah. Sebab kebijakan itu pasti akan ber­dampak luas, berdampak secara politik, berdampak secara sosial, berdampak secara ekonomi. Itu bukan persoalan yang gampang lho. Jadi sangat perlu priori­tas dan pertimbangan matang apakah perlu moratorium itu atau tidak.

Bagaimana aparat hukum, dalam hal ini Kepolisian me­nanggapi hukuman mati?

Kami sebagai pelaksana ke­bijakan, ya kami hanya jalankan kebijakan dan undang-undang yang berlaku.

Soal masukan, ya tentu kami sampaikan masukan. Dan perlu pertimbangan matang untuk membahas itu.

Selain itu apa yang perlu dilakukan?
Saya kira, eksekutor langsung, dalam hal ini Jaksa Agung, juga perlu memberikan masukan tentang hal ini. Jadi, ya tentu perlu dipertimbangkan setiap masukan. Hanya saja, kalau kami melihat, ya lebih baik kita urus yang prioritas bagi negara kita saja dulu. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Gandeng Boulevard Coffee, Bank Syariah Nasional Perkuat Ekosistem Transaksi Masyarakat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 17:23

15 Tahun Mengaspal, 70 Mitra Driver Dapat Hadiah Umrah dari Gojek

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16:11

AADI Laporkan Pengalihan Saham Hasil Buyback Lewat Bursa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:12

Kebakaran di Belakang RS PIK, Asap Tebal Membubung

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:11

Peradi Profesional Jakarta Dilantik, Harris Arthur: Integritas Adalah Marwah Advokat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:02

Purbaya Girang, Danantara Setor Dividen Rp120 Triliun ke Kas Negara

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:56

Chevron Siap Perluas Proyek Minyak di Venezuela

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:39

Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Operator Wajib Beri Pilihan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:26

Amandemen UUD 1945 Didahului Pemufakatan Jahat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:12

Aktivis Senior Ingatkan Sudah Saatnya Kembali ke UUD 1945 Asli

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13:39

Selengkapnya