TB Hasanuddin: Lebik Bijak Bila Helikopter Kepresidenan Itu Buatan Dalam Negeri

. Pada Prinsipnya, proses pembelian helikopter kepresidenan diajukan dan diproses oleh Sekretraiat Negara setelah meminta saran dan pendapat dari TNI AU.

"Hely jenis Super Puma yang digunakan oleh presiden selama ini dibuat tahun 2000 dan dipakai sejak thn 2002, jadi sudah dipakai selama13 tahun. Menurut saya demi keamanan, sudah selayaknya diganti," kata anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, dalam keterangan Minggu malam (22/11).

Untuk anggaran tahun 2016 yang akan datang, lanjut TB Hasanuddin, setelah mendapat saran dari TNI AU, Setneg merencanakan membeli hely  pengganti yang ada dengan jenis AW 101 Agusta buatan Italia. Hely ini memang cukup canggih dengan interior yang mewah dan space yang lebar sehingga cukup comfort untuk dipakai oleh VVI .  Tapi harganya menurut informasi sekitar 55 juta dolar. Cukup mahal bila dibandingkan dengan jenis Super Puma produk PT DI kebanggaan anak bangsa yang harganya 35 juta dolar AS.
 

 
"Bila Super Puma mau dilengkapi seperti AW 101 Agusta sesungguhnya tinggal menambah saja seperti forward looking infra red, chaff and flare dispencer, infra red jammer dan laser warning. Semua alat ini seluruhnya diperkirakan seharga 5 juta dolar dolar AS . Sehingga harga satu unit Super Puma maksimal sekitar 40 juta dolar AS," kata TB Hasanuddin.

Dengan membeli produk dalam negeri, sambung TB Hasanuddin, maka negara untung sebesar 30 persen dari harga dasar,  setidaknya dalam bentuk  material dari dalam negeri. Di saat yang sama, mampu mempekerjakan minimal 700 orang selama setahun dengan investasi skill untuk anak bangsa yang terus berkembang.

"Layanan purna jual seperti perawatan dan pengadaan suku cadangnya pun akan lebih murah dan terjamin. Sementara untuk suku cadang Agusta pasti akan lebih mahal dalam status import dan tak ada jaminan tidak diembargo," ungkap TB Hasanuddin,

"Menurut hemat saya , sudah saatnya mengganti heli kepresidenan, tapi akan lebih bijak bila menggunakan produk dalam negeri saja dan sesuai dengan amanah UU 16/2012 tentang industri pertahanan pasal 43 yang menyatakan bahwa tidak dibenarkan membeli alat pertahanan dan keamanan dari luar negeri selama negara sudah mampu memproduksinya," demikian TB hasanuddin. [ysa]