Berita

PDIP Luncurkan Program Pembangunan Pola Semesta Berencana

MINGGU, 22 NOVEMBER 2015 | 15:41 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Untuk memastikan kesamaan prinsip dan konsep pembangunan calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2015, DPP PDI Perjuangan meluncurkan Program Pembangunan Pola Semesta Berencana. Pada tahap awal, program yang didasari ajaran Trisakti Bung Karno itu dilaksanakan di Provinsi Bali, terhadap enam pasangan calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan di provinsi tersebut.

"Jadi visi misi masing-masing calon kepala daerah bukan lah visi misi lima tahunan yang terpisah, namn Program Pembangungan Semesta Berencana. Tema Besarnya adalah Memilih Jalan Trisakti menjadi Jalan Pembangunan Bersama," kata Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoutri, dalam konferensi pers di kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali (Minggu, 22/11)

Megawati menjelaskan, konsep pembangunan resemesta berencana sudah pernah dilaksanakan di era pemerintahan Bung Karno. Lalu di era Orde Baru, diganti menjadi Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN). Setelah UUD 1945 diamandemen, konsep pembangunan semesta berencana itu lalu hilang, dengan mendorong Otonomi Daerah. Namun pelaksanaan di lapangan justru tak sesuai dengan niat dasar, dan justru pembangunan nasional Indonesia jadi kurang terarah.


"Kalau sekarang, dalam rangka teknis perencanaan, setiap capres, calon gubernur, calon bupati, calon walikota, membuat visi-misi masing-masing untuk lima tahun. Tak ada yang berkesinambungan ketika lima tahun kemudian pemimpin berganti lagi. Kita ingin agar ada kesepakatan pembangunan nasional semesta berencana itu, misal, untuk 50 tahun ke depan. Kalau cuma tiap lima tahunan, programnya belum selesai, eh sudah pemilu atau pilkada lagi, ganti orang lagi. Akhirnya tak terbentuk kesinambungan yang jelas," ungkapnya.

Dia mengaku sudah bicara dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan untuk memikirkan kemungkinan mengamandemen lagi Konstitusi demi menghidupkan lagi konsep Pembangunan Semesta Berencana itu. Namun, walau sudah punya kesepahaman sama, prosesnya tak bisa langsung dilaksanakan. Karenanya, PDI Perjuangan memilih untuk mengujicobakannya sendiri di kalangan kepala daerah yang diusung partai itu. Dan ujicoba pertama di pilkada serentak untuk Provinsi Bali.

Saat ini, kata Megawati, pembangunan di masing-masing kabupaten atau Kotamadya di Bali jalan sendiri-sendiri. Dengan konsep baru Semesta Berencana, maka keenam calon kepala daerah yang diusung PDIP akan diarahkan memiliki visi misi yang saling terkoneksi. Hal itu juga berkonsekuensi bahwa pembangunan keenam daerah akan saling mendukung.

"Kalau sekarang kan beda-beda. Yang ini pengen bangun dam, yang sana ingi kereta, yang lain bandara. Padahal kan harusnya bisa disinergikan. Misal Bali, kalau ingin bangun jalan, bisa sekalian dibangun semuanya dalam 5 tahun secara bersama-sama. Karena toh berdampingan bersama semua kok," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Megawati menyerahkan dokumen dan buku soal Program Pembangunan Semesta Berencana kepada Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster, dengan disaksikan oleh kader PDIP Bali, dan sejumlah elite partai seperti Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga, anggota DPR PDIP Rieke Diah Pitaloka dan I Made Urip.

Sementara keenam pilkada yang akan menjalani proyek PDIP itu adalah Pilkada Badung, Pilkada Kabupaten Karangasem, Pilkada Kotamadya Denpasar, Pilkada Kabupaten Tabanan, Pilkada Kabupaten Jembrana, dan Pilkada Kabupaten Bangli. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya