Berita

Politik

Jokowi dan JK Sebaiknya Segera Bahas Pembagian "Lapak"

MINGGU, 22 NOVEMBER 2015 | 15:36 WIB | OLEH: SYA'RONI

MENCUATNYA skandal Freeport akhirnya memunculkan nama Wapres JK di balik keberanian Sudirman Said melaporkan Setya Novanto ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Meskipun baru sebatas dugaan, tapi menarik untuk disimak secara mendalam.  

Dalam alur ceritanya, ada skenario yang tidak nyambung, dimana JK mengatakan Presiden sangat marah, sementara Luhut B Pandjaitan mengatakan Presiden tidak menyuruh Sudirman Said melapor ke MKD. Bahkan Luhut mengklaim sudah mengetahui pihak yang di belakang Sudirman Said.

Pernyataan Luhut secara tidak langsung mengarahkan opini untuk menunjuk JK. Karena dalam struktur pemerintahan, atasan menteri hanya 2 orang yaitu presiden dan wakil presiden. Jika presiden dikatakan tidak menyuruh, maka opsi kedua mengarah ke wapres.


Sebelum opini menjadi semakin liar, lebih baik Jokowi dan JK kembali duduk bersama menyamakan persepsi tentang masa depan pemerintahan. Karena tidak kali ini saja gerbong presiden dan gerbong wakil presiden diisukan terlibat dalam perang adu kuat.

Sebelum skandal Freeport, kedua gerbong ini telah diisukan terlibat adu kuat dalam skandal kunjungan presiden. Dimana gerbong presiden yang dipimpin Luhut Pandjaitan mendapat jatah mengatur pertemuan di Gedung Putih. Sementara gerbong wapres yang dipimpin Sofyan Wanandi mendapat jatah mengatur pertemuan dengan para pemimpin bisnis di Pantai Barat Amerika Serikat.

Sayang jatah gerbong Wapres ini dibatalkan. Presiden ditelpon Luhut Pandjaitan untuk mengakhiri kunjungan karena situasi dalam negeri makin gawat. Akhirnya, presiden mengakhiri kunjungan, dan gerbong Wapres merasa dipermalukan di hadapan para CEO Google, Facebook, Apple, dan pemimpin bisnis lainnya.

Maka, tiba-tiba mencuatlah artikel Dr. Michael Buehler dimana di dalamnya menyebut nama Luhut Pandjaitan. Ada dugaan, artikel tersebut sebagai bentuk balas dendam gerbong wapres kepada gerbong presiden.

Memang semuanya baru sebatas dugaan dan isu. Namun tidak akan ada asap kalau tidak api. Apalagi rentetan kegaduhan yang muncul bisa dibilang skandal tingkat tinggi yang aktor-aktornya merupakan orang-orang lingkaran kekuasan.

Satu kegaduhan belum tuntas, tiba-tiba muncul kegaduhan baru lagi. Dan lagi-lagi memunculkan aktor yang hampir sama. Akhirnya, muncul dugaan bahwa kegaduhan yang selama ini terjadi akibat belum selesainya pembagian "lapak" antara gerbong presiden dan gerbong wapres.

Untuk itu, Presiden dan Wapres harus segera berunding empat mata. Bicara dari hati ke hati, dan yang terpenting memperjelas "lapak" gerbong masing-masing. Dengan duduk bersama, diharapkan dapat mengakhiri dan menghentikan rentetan kegaduhan.‎[***]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya