Kegaduhan yang dimunculkan Menteri ESDM Sudirman Said setelah melaporkan dan menyerahkan hasil sadapan bos Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin saat berbincang dengan Setya Novanto ke Majelis Kehormatan Dewan(MKD) dinilai janggal.
"Dalam kegaduhan yang terjadi di DPR saat ini ada beberapa kejanggalan. Kenapa hanya satu (rekaman) saja yang ditranskrip dan dibuka ke publik, kabarnya sudah ada 3 kali pertemuan," ujar Direktur Eksekutif Point Indonesia Karel Susetyo, MA saat dihubungi wartawan beberapa saat lalu (Minggu, 22/11).
Kejanggalan kedua, pertemuan Setya Novanto dengan SM terjadi pada bulan Juni. Pertanyaannya, kenapa baru kemudian dibuka, sekarang. Ada apa? Kenapa juga Menteri ESDM yang menyerahkan hasil penyadapan tersebut bukannya MS?
Kejanggalan lainnya, Maroef Sjamsoeddin melakukan penyadapan atau merekam pembicaraan dengan Setya dalam kapasitasnya sebagai apa? Apakah mewakili Freeport atau pribadi? Sebab menurut Karel, kalau mewakili perusahaan asing, dia bisa dikenai pidana karena penyadapan diatur khusus dan tidak bisa dilakukan sembarangan apalagi dilakukan oleh perusahaan asing terhadap pejabat tinggi Negara. Dalam hal ini, PT Freeport Indonesia bisa dikenakan pasal Foreign Corrupt Practices Act of 1977.
"Foreign Corrupt Practices Act 1997 Amerika Serikat ancaman pidana terhadap suap pejabat asing oleh korporasi AS di semua negara," sambungnya.
Sebagai pemilik rekaman penyadapan, kenapa Maroef tidak menyerahkan sendiri ke MKD? Kenapa dia harus mengirimkan 'kurir' sekelas menteri untuk membawa rekamannya.
Tindakan Sudirman Said, kata Karel. bisa dikategorikan sebagai tindakan membangkang dan indisipliner. Karena tidak melakukan prosedur pelaporan melalui menko dan tanpa ijin presiden. Upaya Sudirman ini membuat gaduh dan berpotensi merusak hubungan baik presiden dengan DPR yang selama ini telah terjalin.
Oleh karenanya, Presiden tidak perlu pikir panjang untuk mencopot Sudirman. Supaya menjadi contoh bagi para menteri lainnya untuk tida berbuat hal yang serupa. Apalagi hanya bertujuan untuk menyelamatkan diri dan kongsinya dari tuduhan korupsi selama ini di pertamina.
"Sepertinya SS sengaja membenturkan presiden dengan DPR dan ini jelas berbahaya," tutupnya.
[dem]
