Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Agus Heruanto Hadna mengatakan lemahnya definisi dan parameter kemiskinan mempengaruhi efektifitas pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan.
"Selama ini definisi dan perameter kemiskinan hanya dilihat dari satu dimensi. Tak heran, kebijakan dan program pengentasan kemiskinan selalu diarahkan pada penciptaan lapangan kerja. Logika berpikir yang diterapkan adalah bagaimana penduduk miskin mendapatkan penghasilan yang lebih baik," ujar dia.
Menurutnya, hal tersebut tidak salah namun memahami persoalan kemiskinan mesti multidimensi. Kemiskinan di banyak tempat baik desa dan kota, Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur, Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa tidak lepas dari persoalan ketimpangan.
"Untuk mengatasi ketimpangan di dalam negeri, saya cenderung untuk mengatakan, silakan masing-masing daerah untuk mengembangkan indikator atau parameter kemiskinan yang lebih kontekstual," kata Hadna lagi.
Menurutnya, indikator dan parameter kemiskinan lokal bisa lebih mencerminkan kondisi riil di masyarakat. Selain itu, bisa lebih mudah digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di masing-masing daerah.
Adanya indikator dan parameter lokal diharapkan membuat program pengentasan kemiskinan menjadi lebih tajam dan peka terhadap kelompok rumah tangga sasarannya.
"Jika pemerintah menargetkan angka kemiskinan pada 2019 turun 8 sampai 7 persen, maka empat hal yang perlu dilakukan adalah membangun definisi, parameter, dan program kemiskinan yang lebih kontekstual dengan kondisi tiap daerah serta pembenahan tata kelolanya," jelas Hadna.
[dem]
