Berita

sudirman said/net

Politik

Rakyat Belum Menikmati Kinerja Sudirman Said

JUMAT, 20 NOVEMBER 2015 | 00:23 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Publik mempertanyakan tindak tanduk Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said belakangan ini. Sejauh ini ada yang menganggap Sudirman bukanlah 'pahlawan' dan bahkan hanya menjadi beban pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Bagaikan pendekar dewa mabuk, Sudirman Said melabrak pihak-pihak yang dianggapnya pencari rente. Namun, apakah kebijakan Sudirman Said sudah menguntungkan rakyat Indonesia? Apakah berimbas kepada rakyat? Menurut saya rakyat tidak dapat apa-apa," kata Sekjen Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Sya'roni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (19/11).

Dia mencontohkan kebijakan Sudirman Said yang tidak menguntungkan rakyat Indonesia antara lain membubarkan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) dan menghidupkan Integrated Supply Chain (ISC), dua kali mengizinkan Freeport mengekspor kondensat padahal belum membangun smelter, mempercepat pembahasan perpanjangan kontrak kepada Freeport padahal semestinya baru dibahas pada 2019.

Dalam kasus pembubaran Petral, sebut Sya'roni, Sudirman Said mengatakan dengan ISC diharapkan Pertamina mendapatkan harga minyak yang terbaik. Tapi kenyatannya, meskipun harga minyak dunia terus menurun, rakyat masih dipaksa menerima harga yang BBM yang tinggi.

"Jadi, hingga sekarang rakyat belum menikmati hasil kinerja Sudirman Said. Dia bisanya hanya memproduksi hal-hal yang sifatnya bombastis namun gagal memberikan efek kesejahteraan kepada rakyat," imbuh Sya'roni.

Karena itu pula, manuver Sudirman Said membeberkan pertemuan Setya Novanto dengan petinggi Freeport, menurut Sya'roni, bisa jadi lebih didasari perasaan ketakutan "lahannya" diserobot orang. Bukan untuk membela kepentingan bangsa Indonesia sebagaimana yang digembar-gemborkannya selama ini.

"Kalau mau dianggap pahlawan, Sudirman Said semestinya membuka poin-poin negosiasi dengan Freeport. Sejauhmana negosiasinya itu akan menguntungkan rakyat. Kalau serba tertutup begini dikhawatirkan akan terjadi deal-deal tertentu yang tidak menguntungkan rakyat Indonesia," demikian Sya'roni.[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

UPDATE

Tragedi Perlintasan Sebidang

Rabu, 29 April 2026 | 05:45

Operasi Intelijen TNI Sukses Gagalkan Penyelundupan Kosmetik Ilegal dari Malaysia

Rabu, 29 April 2026 | 05:26

Dedi Mulyadi Sebut ‘Ratu Laut Kidul’ jadi Komut Independen bank bjb

Rabu, 29 April 2026 | 04:59

Jalan Tengah Lindungi Pelaut Tanpa Matikan Usaha Manning Agency

Rabu, 29 April 2026 | 04:48

Terima Penghargaan BSSN, Panglima TNI Dorong Penguatan Pertahanan Siber

Rabu, 29 April 2026 | 04:25

Banjir Gol Terjadi di Parc des Princes, PSG Pukul Munchen 5-4

Rabu, 29 April 2026 | 03:59

Indonesia Menggebu Kejar Program Gizi Nasional Jepang

Rabu, 29 April 2026 | 03:45

Suasana Ekonomi Politik Mutakhir Kita

Rabu, 29 April 2026 | 03:28

Diplomasi Pancasila Alat Bernavigasi Indonesia di Tengah Badai Geopolitik

Rabu, 29 April 2026 | 02:59

Ekonom Bantah Logika Capaian Swasembada Pangan Mentan Amran

Rabu, 29 April 2026 | 02:42

Selengkapnya