Menteri ESDM Fokus Saja Urus Divestasi Saham Freeport

Pihak-pihak yang terkait dengan polemik Freeport Indonesia seharusnya tidak saling tuding di depan publik. DPR maupun Pemerintah seharusnya mengedepankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kita tidak sedang bicara siapa setan siapa malaikat. Ada persoalan yang lebih substansial di balik ini semua. Ada peraturan perundang-undangan yang ditabrak. Bahkan ada upaya rekayasa menghindari ketentuan hukum yang berlaku,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam Ali, dalam keterangan pers, Rabu (18/11).

Legislator asal Jawa Timur itu melanjutkan, pemerintah khususnya kementerian ESDM yang dipimpin Sudirman Said sebaiknya fokus urus divestasi saham Freeport. Tugas DPR, kata Syaikhul, adalah mengawasi proses divestasi saham itu.

"Saya meminta Menteri ESDM fokus saja urus divestasi saham Freeport. Negara harus mendapatkan keuntungan yang besar. Juga buat rekan-rekan di DPR, tugas kita mengawasi proses itu. Bukan cari untung diri sendiri," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Panja Pengawasan Mineral dan Batubara (Minerba) Komisi VII DPR itu menilai isu yang berkembang terkait pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla sekarang membiaskan banyak hal.

Di satu sisi, apakah seorang ketua parlemen berwenang dalam hal negosiasi kontrak pertambangan? Di sisi lain, apakah sebuah perusahaan multinasional boleh merekam pembicaraan pejabat tinggi negara? [ald]