Berita

Said Aqil Siradj:net

Wawancara

WAWANCARA

Said Aqil Siradj: Warga NU Inginnya Proses Penetapan Gus Dur Menjadi Pahlawan Nasional Lancar

RABU, 18 NOVEMBER 2015 | 10:04 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Penganugerahan gelar pahlawan nasional buat tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang juga bekas Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur diendapkan terlebih dulu menunggu saat yang tepat. Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat sebetulnya telah selesai membahas pembe­rian gelar bagi Gus Dur.

Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat sejatinya sudah rampung disampaikan ke Kementerian Sosial, namun setelah berkas usulan itu diteruskan di Dewan Gelar memilih untuk men­gendapkan terlebih dulu usulan Gus Dur menjadai pahlawan nasional.

"Tidak ada catatan keberatan sih, hanya saja masih diendapkan terlebih dulu menunggu saat yang tepat," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.


Menanggapi keputusan Dewan Gelar itu, Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj mengungkap­kan, kaum nahdlyin tidak terlalu kecewa, namun masih berharap agar Gus Dur secepatnya bisa didapuk menjadi pahlawan na­sional.

Bagaiman kaum nahdlyin menanggapi keputusan Dewan Gelar yang mengendapkan status pahlawan nasional bagi Gus Dur?
Iya sekarang kita harapkan prosesnya berjalan lancar, se­hingga nanti Gus Dur dapat ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Kami tunggu pros­esnya saja. (Kita berharap) ng­gak ada halangan apa-apa.

Seberapa pantas figur Gus Dur menjadi pahlawan nasional?
Kerja kerasnya Gus Dur yang luar biasa untuk negeri ini san­gat layak jika beliau dijadikan pahlawan nasional. Gus Dur itu jasanya besar dalam menyela­matkan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) untuk tetap satu dalam satu kesatuan ini.

Bisa dijelaskan?
Waktu itu Gus Dur sebagai Presiden, seperti yang kita tahu kan Papua waktu itu pengin ref­erendum, terus Aceh juga mau referendum, lalu di Riau juga ingin merdeka waktu itu. Gus Dur berhasil meredam itu semua. Walaupun menjadi presiden hanya 23 bulan, tapi NKRI bisa tetap utuh. Aceh, Papua, Riau yang in­gin referendum berhasil diredam oleh Gus Dur, sehingga NKRI masih utuh sampai sekarang.

NU sendiri apakah akan mendesak pemerintah agar segera secepatnya menetapkan sebagai pahlawan nasional?

Ya kan lagi proses kita ikuti saja, kita serahkan kapada ke­tentuannya saja. Nggak lama Insya Allah.

Selain Gus Dur apakah ada tokoh NU lainnya yang juga diusulkan menjadi pahlawan nasional?
Jadi sekarang ini sudah empat pahlawan dari NU. Kiai Haji Mohammad Hasyim Ashari, Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim, Kiai Haji Zainul Arifin, dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Nanti kalau Gus Dur ditetapkan, alhasil jadi ada lima pahlawan nasional dari NU. Untuk nama-nama lain­nya ya pelan-pelan. Banyak yang lain nanti, karena ada 20 koman­dan batalion TRI (Tentara Rakyat Indonesia) itu dari kiai-kiai NU.

Beralih ke topik lain, ba­gaimana sikap PBNU atas aksi teror di Paris Jumat lalu?

PBNU turut menyampaikan duka mendalam, kami menge­cam keras tindakan tak beradab tersebut, apa pun motif serangan bersenjata itu tidaklah dapat dibenarkan.

Jadi kami mengutuk kekeras­an apalagi pengeboman. Apalagi menghilangkan nyawa sekian ratus, sekian puluh. Kami meng­utuk. Baik yang dilakukan mus­lim kepada muslim beda sekte, beda aliran, muslim kepada non muslim, atau non muslim kepada muslim. Kekerasan itu tidak dibenarkan oleh agama apa pun. Agama apapun tidak ada ajaran­nya yang membolehkan teror.

Bagaimana komentar Anda soal dikaitkannya lagi lagi na­ma Islam dalam aksi terror?
Ya kami berharap aparat keamanan Prancis terus bek­erja cepat dengan melakukan penyelidikan untuk mengung­kap pelaku pengeboman, untuk menghindarkan situasi yang lebih runyam. PBNU mengimbau masyarakat internasional agar tidak terburu-buru menyampai­kan tuduhan kepada pihak-pihak tertentu. Menciptakan suasana kondusif lebih baik bagi proses penyelidikan daripada mengum­bar saling curiga.

Di dalam negeri, apa im­bauan PBNU?
Khusus kepada aparat pe­mangku bidang pertahanan dan keamanan nasional, PBNU menghimbau agar terus mening­katkan kesiapsiagaan menghada­pi bahaya laten terorisme, dan apa pun bentuk gangguan yang berpotensi menodai kedaulatan NKRI. ***

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya