Heboh pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) dalam negosiasi ilegal†dengan Freeport, yang ditengarai dilakukan oleh Ketua DPR RI, Setya Novanto, makin tak terbendung.
Pemberitaan tentang perilaku Novanto yang menjadi sorotan publik akhir-akhir ini, setelah bertemu dengan kandidat capres Amerika Serikat, Donald Trump, di New York dan PM Jepang, Shinzo Abe, di Tokyo, makin menjadi-jadi usai terbongkarnya nama dia terkait negosiasi dengan pimpinan Freeport Indonesia (FI).
Nama Novanto, yang notabene tokoh Partai Golkar, disebut dalam transkrip yang diserahkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), pada Senin (16/11).
Politisi senior Golkar, Zainal Bintang, pun angkat bicara. Sebagai kader Golkar yang berjuang menjaga nama baik Partai Golkar, sebagaimana tertuang di dalam jatidiri Golkar yaitu PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela), Bintang mendesak pimpinan Golkar mengambil tindakan tegas terhadap kadernya yang melanggar salah satu point dari PDLT.
"Kinerja Setya Novanto sejak menjabat sebagai Ketua DPR RI priode 2014-2019 dinilai sangat buruk oleh masyarakat," ujar Bintang.
Bintang menyesali Setya Novanto yang berturut-turut mendapat kecaman publik. Hal itu sangat mencoreng citra Golkar dan seluruh kader Golkar yang tidak tahu menahu tentang sepak terjang mantan Bendahara Umum Golkar itu.
"Saya mendesak supaya DPP Partai Golkar segara mengambil langkah tegas terhadap Setya Novanto. Juga saya meminta kepada Pak JK jangan cuma bepangku tangan, hanya puas dengan menyerahkan masalah ini kepada proses di MKD," ucap Bintang.
"DPP Partai Golkar harus menonaktifkan Setya Novanto sebagai anggota DPR RI dan sebagai Ketua DPR RI. Itu sebagai pertanggungan jawab moral Partai Golkar kepada rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada Golkar sebagai pemenang kedua Pemilu 2014â€, lanjutnya.
Bintang meminta JK melaporkan kasus Setya Novanto kepada pihak yang berwajib sebagai pencemaran nama baik. Kalau JK hanya bersikap pasif, masyarakat akan bertanya-tanya, "ada apa dengan JK?".
"JK harus memberikan juga pertanggunganjawab moralnya kepada rakyat Indonesia yang telah mendukungnya menjadi Wapres,†tegas Bintang.
Di sisi lain, Bintang juga mendesak Setya Novanto bersikap pro aktif. Akan lebih ksatria kalau ia sendiri yang mengajukan pengunduran diri dari jabatan Ketua DPR RI, sambil mendorong investigasi terus berjalan, baik di MKD maupun di jalur hukum.
[ald]
